Jayapura, Jubi – Advokat Hak Asasi Manusia, Haris Azhar merasa ragu pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Tanah Papua, khususnya provinsi baru, akan berjalan dengan aman dan damai. Hal itu disampaikan Haris dalam Seminar Nasional bertajuk “Pesta Demokrasi 2024, Saat Pejabat Menguasai Daerah” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura pada Jumat (24/3/2023).
Haris menyatakan ia ragu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tanah Papua akan berlangsung aman dan damai, karena konflik terus terjadi di berbagai wilayah di Tanah Papua. Ia juga mengkritik banyaknya persoalan di Tanah Papua yang belum terselesaikan, termasuk masalah pengungsi. Menurut Haris, tidak etis menyelenggarakan pemilu di Papua saat Orang Asli Papua tidak bebas dan hidup ketakutan di atas tanah mereka.
“Saya mau sarankan, boleh pemilu, tapi selesaikan dulu soal pengungsi di sejumlah titik di Papua. Karena, logikanya, bagaimana mungkin orang dalam ketakutan ikut pemilu. Pemilu itu kan bebas, langsung, umum dan rahasia. Soal bebas, apakah kalian merasakan kebebasan? Bebas memilih, tidak mungkin. Satu orang Papua tidak bebas, maka catat secara etik dan moral proses pemilu tersebut,” ujarnya.
Haris khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 di provinsi baru Tanah Papua berisiko menimbulkan konflik. Pasalnya, empat provinsi baru di Tanah Papua—Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya—dibentuk terlalu cepat dan dipaksakan.
“Provinsi baru itu dalam hitungan bulan harus menyesuaikan dengan provinsi lain untuk ikut melaksanakan pemilu. Buat provinsi yang lama saja masih banyak konflik. Jika terjadi hal-hal buruk di Daerah Otonom Baru pada Pemilihan Umum 2024, bagaimana pemulihan, pertanggungjawabannya? Siapakah yang akan bertanggung jawab? Apakah orang yang berteriak mendukung Daerah Otonom Baru akan berdiri di depan, menerima keburukan ketika terjadi kegagalan,” katanya.
Haris menyatakan seharusnya pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan pengungsi sebelum menggelar pemilihan umum di Tanah Papua. “OAP masih ada yang dibunuh, masih jadi pengungsi, masih miskin. Apakah kalian mau pesta [pemilu]. Kenapa saya bicara soal pengungsi terus, karena saya belum dengar soal mobilisasi untuk menanggulangi pengungsi di Papua. Kalau masalah pengungsi belum selesai, tidak etis menyelenggarakan pemilu di Papua,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo menyatakan pemerintah telah memastikan proses Pemilu 2024 akan berjalan lancar dan aman. Ia menyatakan pemerintah telah mempersiapkan regulasi dan anggaran untuk mendukung proses pemilihan serentak itu.
Wetipo menyatakan pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan anggota legislatif akan dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024. Pemungutan suara itu akan memilih 152 orang anggota DPD RI, 508 anggota DPR RI, 2.372 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, dan 17.510 anggota DPRD tingkat kabupaten/kota.
Sedangkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah akan digelar pada 27 November 2024. Pemungutan suara itu akan memilih 37 Gubernur, 93 walikota, dan 415 bupati.
Wetipo menyatakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah melaksanakan tahapan Pemilu 2024. Ia mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk mengawal proses pemilihan serentak itu dapat berjalan lancar dan damai. (*)
