Manokwari, Jubi – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw meminta para bupati. wali kota dan pihak kementerian dan lembaga terkait untuk segera membelanjakan anggaran tahun 2023 guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
Saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) Tahun 2023, Gubernur Waterpauw mengatakan belanja anggaran 2023 harus dipercepat agar bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua Barat.
“Tentunya tetap harus dilakukan dengan hati-hati, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan,” pesan Waterpauw di Sorong, Jumat (2/12/2022) lalu.
Mantan Kapolda Papua dan Papua Barat itu menyebut untuk mencapai keberhasilan daerah tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Semua sektor, katanya, pasti memiliki keterkaitan sehingga dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik dan kuat.
Di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti dewasa ini, katanya, tentu akan berdampak ke daerah sehingga diperlukan pengawasan ekstra dari setiap kepala daerah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat Papua Barat.
“Bupati dan Walikota harus terus memonitor perkembangan inflasi di masing-masing daerah mengingat saat ini kita sedang dihadapkan pada tantangan ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat Bayu Andy Prasetya melaporkan kapasitas fiskal Papua Barat Tahun 2023 sebesar Rp29,83 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp2,09 triliun dibandingkan tahun 2022.
“Kekuatan fiskal ini berasal dari 386 DIPA dengan total pagu sebesar Rp8,05 triliun, jumlah ini naik sebesar Rp120 miliar dibanding tahun lalu,” jelasnya.
Alokasi Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Desa Tahun 2023 ke seluruh Papua Barat sebesar Rp21,78 Triliun, naik sebesar Rp1,97 triliun dari tahun sebelumnya yaitu Rp19,81 Triliun.
“Alokasi TKD mengalami kenaikan yaitu pada alokasi DBH sebesar Rp2,08 triliun, DAU naik sebesar Rp310 miliar, alokasi DAK fisik dan Dana Otsus serta DID masing-masing turun sebesar Rp197,20 miliar dan Rp278,79 miliar,” jelas Prasetya. (*)
