Jayapura, Jubi – Bandara baru di Kabupaten Nabire merupakan salah satu proyek strategis nasional di Papua. Pembangunannya ditargetkan rampung pada tahun ini.
Namun pembangunannya terancam mangkrak, sebab pemerintah tidak lagi menganggarkan kelanjutan pembangunannya pada tahun ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire pun menyayangkan kondisi tersebut. Mereka berharap pemerintah menggelontorkan kembali dana untuk pembangunan bandara tersebut.
Proyek bandara baru yang berada di Kampung Wanggar, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire ini menelan anggaran senilai Rp850 milliar yang dibiayai Pemerintah Pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nabire, Salmon Pigai mengatakan, akibat tidak adanya kejelasan dana dari APBN, kemungkinan menyebabkan pembangunan bandara ini terbengkalai.
Hingga Senin, 18 April 2022, progress pembangunan bandara baru Nabire yang terbagi dalam dua bagian yakni pertama pembangunan sisi udara dan pembangunan sisi darat. Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (run way) sepanjang 1600 meter x 30 meter, landas hubung (taxi way), Apron (landasan parkir pesawat), marka dan rambu sisi udara telah terbangun.
“Dari hasil pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way. Hanya Apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan,” kata Salmon Pigai disela-sela kunjungan kerjanya ke Bandara Baru Nabire, pekan ini.
Sedangkan pembangunan sisi darat yang meliputi Air Traffic Control (ATC) atau menara pengawas lalu lintas penerbangan, terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main power house, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.
“Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur pertamina juga belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan. Makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya maka proyek ini berpotensi gagal,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Pigai meminta Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian terkait untuk menuntaskan pembangunan Bandara Nabire tahun ini dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022.
“Atas nama rakyat Papua, kami minta bapak Presiden Jokowi, menteri perhubungan dan kementerian lainnya untuk tuntaskan pembangunan Bandara Baru Nabire tahun ini. Kami minta pembangunan bandara ini harus tuntas di masa pemerintah bapak presiden Jokowi. Jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara baru Nabire gagal,” tegas Pigai.
Dia menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua maupun APBD Kabupaten Nabire sangat terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan Bandara tersebut.
“Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan Bandara baru Nabire. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung. Makanya kami minta perhatian dan intervensi dari bapak Presiden Jokowi dan menteri perhubungan untuk menuntaskan proyek pembangunan Bandara baru Nabire,” ujarnya.
Keberadaan Bandara Baru Nabire sangat strategis. Dengan panjang runway atau landasan pacu 1600 meter, bisa didarati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua diantaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya.
“Bandara baru Nabire diproyeksikan ke depan untuk didarati pesawat Boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan ke depan ditambah lagi panjang run way sehingga pesawat berbadan lebar seperti boeing bisa juga masuk ke Nabire,” tandas Pigai.
Secara terpisah Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire, Muhamad Nafik mengakui hingga kini pihaknya belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire Baru tersebut.
“Memang sampai dengan hari ini kami belum tahu berapa alokasi untuk penyelesaian bandara Nabire baru. Yang kami ketahui, informasi dari pimpinan kami di pusat akan ada penyesuaian atau pengurangan. Makanya kita masih tunggu,” kata Muhamad ketika konfirmasi awak media, Kamis (21/4/2022).
Muhamad menjelaskan pembangun bandara Nabire baru dicanangkan pertama kali saat kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018-2019 dimulailah penyusunan perencanaan dan sistem pembangunan bandara ini multi years selama tiga dari tahun 2019 hingga 2021.
“Pengerjaannya multiyears. Kontraknya mulai tahun 2019 hingga 2021. Memang di tahun 2019 ada penyempurnaan desain dan value engineering yang mengevaluasi fungsi-fungsi bangunan yang esensial sehingga pelaksanaan pembangunan baru dikerjakan tahun 2020 yang dimulai dengan proses lelang dan pengadaan pada awal tahun 2020. Kemudian barulah pada Agustus 2020 kontrak untuk pekerjaan sisi udara dan bulan September 2020 untuk kontrak pekerjaan sisi darat dilaksanakan,” jelasnya.
Progress pembangunan bandara Nabire baru, lanjut Muhammad, sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah 100 persen sedangkan sisi darat ada adendum karena dana tidak cukup. Sisi udara dananya kurang lebih Rp442 miliar dan dan sisi darat 189 miliar. “Dana yang tersedia 74,52persen,” ujarnya.
“Untuk pengoperasiannya [bandara Nabire baru] tentunya harus 100 persen pembangunannya baik dari sisi udara maupun dari sisi darat. Makanya kita masih menunggu alokasi anggaran untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan bandara ini,” jelas Muhamad.
Menurut informasi dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Pembangunan bandar udara baru di Nabire menyerap total investasi Rp1,217 triliun. Skema pendanaan APBN. Mulai konstruksi pada 2020 dan rencana mulai operasi pada 2022. (*)
Discussion about this post