Manokwari, Jubi – Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, mengaku saat ini sedang mempelajari serta mengumpulkan bukti dan fakta terkait aktivitas penambangan emas ilegal di berbagai tempat yang ada di Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Tambrauw.
“Ini saya sedang mempelajari semua tentang itu kumpulkan fakta dan data,” kata Monang Silitonga di Manokwari, Selasa (30/8/2022) malam.
Pengganti Irjen Pol Tornagogo Sihombing itu menyebut bahwa tinggal menunggu waktu saja untuk mengungkapkan bisnis illegal itu.
“Tunggu waktunya aja ya,” ucap Silitonga.
Terpisah, Dorteus Kasi, pemilik hak wilayat di kawasan Kali Kasi, menyebut bahwa saat ini pihaknya terganggu dengan penyisiran yang dilakukan aparat pemerintah dan keamanan.
“Sementara ini kami terhambat dari penyisiran dari pemerintah, Polda Papua Barat, dan TNI. Jadi operasi di atas [penambangan] belum berjalan,” kata Dorteus Kasi.
Dia berharap pemerintah dan penegak hukum agar memberikan kebebasan kepada masyarakat.
“Karena itu merupakan hasil yang kami ambil untuk kami nikmati dari kepemilikan [tanah] tersebut, agar pengusaha manapun masuk untuk mengolah lokasi tambang tersebut,” ucapnya.
Dia mengaku tanah adatnya berada di Kali Kasi, tepat di tengah-tengah antara Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Manokwari.
“Penyisiran sudah berlangsung sejak bulan Juli sampai saat ini, sehingga kami punya bos atau kontraktor mau masuk kerja masih takut,” kata Dorteus Kasi.
Dia menyebut bahwa dalam perjanjian bagi hasil dengan para pengusaha, pihaknya mendapat keuntungan per bulan dari setiap eksavator milik pengusaha yang dipakai untuk mengeruk tanah mencari emas.
“Kita pakai sistem kontrak per bulan dan sistem per eksavator. Satu eksavator kita [pemilik hak wilayat] dikasih Rp250 Juta,” ucapnya.
“Saya punya bos belum masuk karena takut penyisiran,” kata Dorteus Kasi. (*)
