Jayapura, Jubi – Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP, Latifah Anum Siregar menyatakan pemekaran Papua untuk membentuk tiga provinsi baru hanya akan meningkatkan konflik bersenjata di Papua. Hal itu disampaikan Siregar sebagai pembicara dalam diskusi “Pemekaran dan Konflik Bersenjata di Papua” yang diselenggarakan AlDP secara daring pada Jumat (15/7/2022).
Siregar menjelaskan pemekaran akan meningkat konflik bersenjata karena akan memperluas wilayah operasi militer di Papua. Siregar memperkirakan operasi militer itu akan meluas, karena pembentukan provinsi baru membutuhkan pengamanan dari serangan dari kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Wilayah operasi militer juga diprediksi akan meluas jika provinsi baru membuka pintu investasi, mendirikan Obyek Vital Nasional, maupun mengamankan pemerintah daerah.
“Begitu beragam operasi militer di Papua. Dengan kondisi itu, seperti akan meningkatkan [konflik bersenjata],” ujarnya.
Siregar menyatakan keliru jika pemerintah berpikir pemekaran Papua merupakan solusi untuk menghentikan konflik bersenjata di Papua. Siregar meyakini pemekaran Papua justru akan membuat pemerintah mengirimkan tambahan pasukan ke Papua.
“Dengan adanya pemekaran itu, pasukan non organik [dari luar Papua] akan berubah menjadi pasukan organik. Jadi kami bisa membayangkan, [pembentukan provinsi baru] akan bertambah pasukan dari non organik menjadi organik, dan itu akan menjadi kebutuhan [aparat keamanan] untuk provinsi baru, maupun penambahan struktur TNI dan Polri,” katanya.
Siregar menyatakan potensi konflik bersenjata akan muncul di provinsi baru hasil pemekaran Papua. Apalagi sudah ada pernyataan dari pihak TPNPB akan terus melakukan perlawanan dan penolakan terhadap tiga pembentukan provinsi baru itu. “Nah, kemudian dengan banyak lagi ada aparat te,tara dan polisi di Papua, itu menjadi alarm atau kekhawatiran kami, bahwa potensi konflik bersenjata akan meningkat di Tanah Papua,” katanya.
Siregar menyatakan untuk meredakan konflik bersenjata di Papua, kedua pihak yang bertikai harus bersepakat untuk menghentikan konflik mereka, karena konflik bersenjata itu mengorbankan banyak masyarakat sipil. “Menghentikan konflik bersenjata [adalah] proses penyelesaian masalah dengan cara dialog atau cara yang lebih bermartabat,” ujarnya.
Selain itu, Siregar meminta pemerintah meninjau kebijakan keamanan di Papua. Siregar meminta pemerintah mempertimbangkan mekanisme operasi militer lain selain perang, dan memberikan ruang bagi pemerintahan sipil di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menangani dampak konflik bersenjata di Papua. (*)