Jayapura, Jubi – Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Wilayah Meepago se-Kota Studi Jayapura menyatakan bahwa pemekaran merupakan upaya negara untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam Papua.
Hal itu dinyatakan Yapinus selaku koordinator dalam acara mimbar bebas yang diselenggarakan di Asrama Mimika, Kota Jayapura, pada Rabu (22/6/2022).
Aksi mimbar bebas yang digelar kurang lebih empat jam itu sebagai respons penolakan terhadap pemekaran, otonomi khusus, dan kecaman terhadap Bupati Mimika atas deklarasinya mendukung DOB khususnya Provinsi Papua Tengah.
Yapinus menyatakan dengan adanya pemekaran akan memberikan ruang kepada para investor untuk semakin bebas masuk serta mengambil Sumber Daya Alam di Papua terutama di wilayah adat Meepago.
“Sumber daya alam dikeruk melalui investasi yang masuk ke Papua,” katanya.
Menurut Yapinus investasi tidak akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Papua. Namun akan merusak hutan dan alam Papua yang menyebabkan masyarakat Papua kehilangan tanah dan tempat mencari hidup seperti yang sedang dialami suku Kamoro dan Amungme di Timika.
“Alam dan hutan Papua akan rusak,” ujarnya.
Yapinus menyatakan bahwa pemekaran merupakan keinginan elit-elit politik lokal Papua maupun nasional. Menurutnya selama ini masyarakat Papua tidak pernah dilibatkan soal pemekaran.
Solidaritas Mahasiswa Wilayah Meepago se-Kota Studi Jayapura juga mengecam deklarasi oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, yang mengatasnamakan masyarakat Meepago untuk mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Menurut Yapinus deklarasi yang dilakukan bupati Mimika merupakan ambisi politik untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat. Ia menyampaikan deklarasi yang dilakukan pada 14 Juni 2022 itu tidak melibatkan masyarakat Papua secara khusus masyarakat Meepago.
“Kami mahasiswa Papua melihat itu elit-elit politik yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Yapinus mengatakan selanjutnya akan menyerahkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan pada mimbar bebas kepada DPR Papua. Ia menyampaikan pihaknya akan terus melakukan penolakan terhadap pemekaran dan menuntut pencabutan pemberlakuan otonomi khusus di Papua.
“Dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua,” ujarnya. (*)
