Jayapura, Jubi – Para pedagang asli Papua yang tergusur dari Pasar Boswesen berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Sorong, memprotes penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Sorong, Kamis (16/12/2022). Mereka meminta Pemerintah Kota Sorong membangun pasar khusus bagi pedagang asli Papua.
Hal itu dinyatakan Pendamping Pedagang Asli Papua di Sorong sekaligus advokat HAM Papua Yohanis Mambrasar kepada Jubi, Kamis. “Hari ini 15 Desember 2022, pukul 10.00, pedagang Papua dari Pasar Boswesen menuju ke Kantor Wali Kota Sorong, melakukan aksi demonstrasi menuntut Pemerintah Kota Sorong menghentikan penggusuran tempat jualannya. Kami mendesak pemerintah membangun pasar khusus bagi pedagang asli Papua,” kata Mambrasar.
Mambrasar mengatakan aksi protes ini merupakan aksi yang kelima kalinya sejak September 2022 lalu. “Kami merespon tindakan pengurusan paksa Pasar Boswesen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong dibantu TNI dan Polri. Aparat gabungan Satpol PP dibantu TNI/Polri secara brutal membongkar pondok jualan para Mama-mama Papua, mereka bahkan menggunakan chainshaw [untuk] memotong meja jualan [para pedagang] dan membakarnya. Hingga kini, sudah lebih dari lima kali pembongkaran paksa dilakukan,” katanya.
Menurut Mambrasar, pembongkaran paksa Pasar Boswesen dilakukan setelah Pemerintah Kota Sorong membangun Pasar Modern di Kompleks Rufei. “Pasar modern baru itu telah diresmikan, namun belum siap beroperasi. Akses transportasi minim, juga jaminan keamanan. Pasar Modern itu dibangun tanpa sosialisasi dan menjaring pendapat para pedagang Pasar Boswesen,” katanya.
Mambrasar mengatakan, atas pembongkaran pihaknya melakukan demonstran damai di Kantor Walikota. Intinya pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk segera memberikan pasar khusus bagi mama mama Papua.
Mambrasar mengatakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, rakyat semakin tersingkir dari ruang ekonomi, dan hal itu terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kini, hal serupa dialami para pedagang Pasar Boswesen yang digusur secara paksa oleh Pemerintah Kota Sorong.
“Rakyat Papua mereka disingkirkan dari ruang ekonominya dan mayoritas tanahnya sendiri yang mengakibatkan marginalisasi dan kehilangan ruang ekonomi,” kata Mambrasar.
Mambrasar mengatakan meskipun pemerintah pusat dan Jokowi menyatakan telah membangun rakyat Papua dan memperpanjang masa berlaku Otonomi Khusus Papua, faktanya pedagang asli Papua di Pasar Boswesen tetap digusur. (*)