Manokwari, Jubi – Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan wilayah menjadi prioritas utama mengendalikan pemerintahan transisi di Papua Barat.
Waterpauw mengatakan amanat Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan melalui Mendagri Tito Karnavian pada acara pelantikan lima Pj Gubernur pada 12 Mei di Jakarta.
“Jadi tugas prioritas pertama saya, yaitu mendorong terciptanya stabilitas politik, kepastian berjalannya roda pemerintahan serta menjamin keamanan wilayah Papua Barat,” kata Waterpauw di Manokwari mengutip Antara, Jumat (20/5/2022).
Oleh karena itu, Waterpauw mengajak masyarakat Papua Barat agar membantu pemerintah dan aparat terkait dalam menciptakan stabilitas keamanan di tengah iklim politik menjelang Pemilu Serentak 2024.
Waterpauw juga menyebutkan tugas prioritas kedua di Papua Barat, terkait penanganan pandemi COVID-19 dengan dua cara pengendalian yaitu protokol kesehatan dan vaksinasi.
“Meski kasus positif COVID-19 Papua Barat terpantau landai, tapi perlu menjadi atensi semua pihak terutama capaian vaksinasi di 13 daerah harus terkontrol dan ditingkatkan,” ujarnya.
Kesempatan tersebut, Waterpauw juga menyampaikan terima kasihnya kepada mantan Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakilnya Muhamad Lakotani yang telah mampu memimpin Papua Barat lewati puncak Pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.
Pemulihan Ekonomi Butuh Peran Swasta
Sementara itu Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyebut upaya pemulihan ekonomi di daerah itu setelah pandemi COVID-19 membutuhkan dukungan dan peran serta pihak swasta.
Ditemui awak media di Manokwari, Jumat, Paulus Waterpauw mengatakan tugas pertama yang akan dilakukannya setelah dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat yaitu mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
“Tidak cukup hanya mengandalkan anggaran pemerintah melalui APBD, untuk kebutuhan pendanaan diperlukan keterlibatan dari sektor swasta. Kami berharap sektor swasta akan berpartisipasi dalam kemitraan ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di Papua Barat,” kata Waterpauw.
Mantan Kapolda Papua dan Papua Barat itu berjanji untuk mempermudah investasi swasta masuk ke Papua Barat.
Syaratnya, investasi yang dibangun itu berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan.
Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, katanya, saat ini pemerintah memprioritaskan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong peran serta sektor-sektor potensial di daerah serta mengakselerasikannya dengan penggunaan teknologi digital.
“Dengan perkembangan kasus COVID-19 yang mulai melandai saat ini diharapkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat terus membaik dan kembali pulih seperti sebelum pandemi COVID-19,” ujarnya.
Hingga kini Papua Barat masih mengandalkan sektor pertanian, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat maupun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Sektor lain yang turut menyumbang pendapatan daerah di Papua Barat yaitu pertambangan gas alam di Kabupaten Teluk Bintuni, pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, peternakan, perdagangan, usaha jasa dan UMKM. (*)
Discussion about this post