NGR Lapago minta Bupati Lanny Jaya tidak larang warga tolak pemekaran dan DOB

Lanny Jaya
Wakili Pimpinan New Guinea Raad (NGR) Wilayah Se-La Pago Firdaus T.Hilapok - Doc Pribadi

Jayapura, Jubi – Bupati Lany Jaya, Befa Jigibalom seharusnya tidak menekan rakyatnya, terkait aspirasi penolakan rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah dan penolakan otonomi khusus yang dilangsungkan pada 28 Maret 2022 lalu.

Hal tersebut dinyatakan Wakil Pimpinan New Guinea Raad (NGR) Wilayah Se-La Pago, Firdaus T.Hilapok, kepada Jubi melalui sambungan seluler, Selasa (5/4/2022).

Hilapok mengatakan, Bupati Lany Jaya stop menghasut masyarakat dan ASN yang hadir dalam menyikapi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui demo damai di ibu kota Lany Jaya.

Menurutnya, setiap orang punya hak yang sama dalam menyatakan pendapat dan aspirasi, serta hak untuk merdeka sebagaimana dicantumkan pada alinea pertama UUD 1945.

“Dengan demikian maka bapak (bupati) tidak boleh dibatasi dengan menekan serta menghasut masyarakat, Rakyat tolak pemekaran DOB melalui Otsus jilid II dengan mempertimbangkan situasi dan realita di atas tanah Papua dan Papua Barat yang dikuasai militer republik Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, dengan hanya dua Provinsi saja, sejauh ini tindakan militer republik Indonesia terhadap orang Papua begitu mengerikan dan menyakitkan.

“Perlakuan aparat kemanan terhadap masyarakat sipil, tidak manusiawi. Apalagi dengan program DOB, pasti akan jauh lebih parah lagi. Maka kami NGR wilayah Se–Lapago minta agar bapak bupati Lani Jaya (Befa Jigibalom) bicara sesuai jalur bapak saja. Kalau haknya rakyat untuk menyampaikan aspirasi, bapak jangan membatasi. Sebab yang akan menerima dampak dari DOB adalah rakyat kecil yang menyatakan pendapat itu,” katanya.

Sebelumnya Bupati Befa Jigibalom mengingatkan, Warga Kabupaten Lanny Jaya, untuk tidak terprovokasi isu bohong terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Saya mengajak masyarakat agar lebih cerdas dan bijak menyikapi isu yang berkembang. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu dan informasi bohong, termasuk informasi bohong terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru,” ujarnya.

Yigibalom menegaskan, isu orang-orang Papua akan habis jika ada pemekaran adalah bohong.

Dia juga menekankan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lanny Jaya agar lebih bersyukur kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Para ASN di Papua jangan mengeluh apalagi membenci Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Yigbalom mengatakan, jika terdapat ASN Lanny Jaya yang melakukan aksi unjuk rasa atau bahkan memimpin aksi unjuk rasa menolak program pemerintah termasuk menolak pemekaran, maka akan ditindak tegas.

Ia akan meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Petrus Wakerkwa, untuk memberhentikan ASN yang bersangkutan saat itu juga. (*)

Comments Box
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 728x250