MRP membuka masa sidang ke-2 2022

Pembukaan Masa Sidang Ke-2 MRP
Para pimpinan MRP menyalami para anggotanya dalam rapat pleno pembukaan masa sidang ke-2 MRP 2022 yang berlangsung di Kota Jayapura, Senin (11/4/2022). - Jubi/Yance Wenda

Jayapura, Jubi – Pimpinan Majelis Rakyat Papua atau MRP membuka masa sidang ke-2 tahun 2022, Senin (11/4/2022). Masa sidang ke-2 itu dibuka dengan membentuk sejumlah tim kerja, termasuk Tim Afirmasi yang akan memperjuangkan penambahan kuota sekolah kedinasan bagi Orang Asli Papua.

Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan masa sidang ke-2 itu dibuka setelah para anggota MRP menyelesaikan masa reses. “Ini usai reses, di mana pimpinan dan anggota pulang ke lima wilayah adat, bertemu konstituen di kelima wilayah adat selama tujuh hari,” kata Murib pada Senin.

Menurut Murib, dalam rapat pleno pembukaan masa sidang ke-2 pada Senin menyepakati pembentukan tiga tim kerja. Salah satu tim kerja yang dibentuk itu adalah Tim Afirmasi yang akan memperjuangkan tambahan kuota sekolah kedinasan bagi Orang Asli Papua.

“Ada tiga tim kerja [yang terbentuk], sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan lembaga. [Salah satunya], Tim Afirmasi dalam rangka mengayomi, membantu selesaikan masalah yang dialami oleh masyakarat Papua. Pada awal tahun ini juga banyak penerimaan TNI/Polri, pegawai negeri, dan sekolah kedinasan,” ujar Murib.

Murib menyatakan pihaknya akan mendukung Orang Asli Papua yang ingin menempuh pendidikan sekolah kedinasan, termasuk dengan memberikan rekomendasi. “MRP beri dukungan dalam bentuk rekomendasi kepada putra putri terbaik. Sehingga kami bentuk tim afirmasi. [Tim Afirmasi juga akan] memperhatikan hal lain yang perlu,” kata Murib.

Murib menyatakan MRP terus memperhatikan situasi Hak Asasi Manusia Orang Asli Papua. MRP memandang eskalasi konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan pasukan TNI/Polri telah berdampak luas terhadap masyarakat sipil, khususnya Orang Asli Papua.

“Ada kekerasan yang terjadi antara TPNPB dan TNI/Polri, sehingga kita bermitra dengan berbagai lembaga [untuk menangani hal itu. Terutama Gubernur Papua, Kapolda Papua, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih. Kami membentuk tim Hak Asasi Manusia untuk berkomunikasi dengan lembaga lain, untuk menyelesaikan situasi [konflik bersenjata] yang terjadi di beberapa kabupaten, termasuk Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Puncak, dan daerah konflik lainnya,” kata Murib. (*)

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250