Menkumham: Kekayaan intelektual komunal harus dilindungi

Kekayaan Intelektual Komunal
Penandatangan nota kesepahaman dalam rangka mendorong dan memudahkan menginvetarisasi kekayaan intelektual komunal di Papua. - Jubi/Alexander Loen

Jayapura, Jubi – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly mengatakan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki masing-masing daerah di Papua wajib dilindungi. Hal itu dinyatakan Yasonna saat membuka kegiatan “Kemenkumham Melayani Papua” yang berlangsung di Kota Jayapura, Senin (22/8/2022).

Yassona menjelaskan kekayaan intelektual komunal seperti pengetahuan tradisional, indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, dan lainnya penting dilindungi. Jika tidak, bisa terjadi pengakuan orisinalitas atau pencurian warisan budaya oleh pihak lain.

“Jangan sampai wilayah atau negara lain yang catut tradisi asli kita. Inventarisasi kekayaan intelektual komunal itu bukan saja mempunyai nilai perlindungan hukum, tapi juga punya nilai ekonomi, apalagi dari kekayanan indikasi geografis,” ujarnya.

Yasonna menyatakan pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota di Papua telah melakukan penandatangan nota kesepahaman untuk mendorong dan memudahkan invetarisasi tersebut. “Itu akan memudahkan dan mendorong kami untuk mencatat. Tentunya, indikasi geografis akan banyak yang unik-unik. Kalau terdaftar, akan mempunyai nilai lebih dan punya nilai ekonomis,” katanya. (*)

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga

IG JUBI

banner 728x250