Jayapura, Jubi – Ketua Forum Anti Kriminalisasi Pejabat Papua atau FAKPP, Kevlin Penggu menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus secara independen dan bijaksana dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di Tanah Papua tanpa pandang bulu.
Penggu menilai lembaga antirasuah itu terkesan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di Papua dengan menjerat Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Ia menilai kasus Ricky Ham Pagawak yang terekspos lewat media diduga sarat bermuatan politik, lantaran RHP pernah menolak pemekaran daerah otonom baru (DOB) atau provinsi baru di Papua.
“Kami kembali mempertanyakan kepada KPK karena kasus korupsi di Kabupaten Mimika yang merugikan negara tetapi adanya [pernyataan bupati] menerima DOB akhirnya kasus korupsi di Timika tidak berjalan atau diabaikan. Terus ini ada apa dengan bapak Ricky Ham Pagawak,” kata Penggu kepada wartawan di Jayapura, Minggu (7/8/2022).
Oleh karena itu Penggu menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harusnya memproses semua kasus korupsi yang terjadi di Papua tanpa pandang bulu. Ia menyatakan jangan hanya karena pejabat atau bupati menolak pembentukan daerah otonom di Papua yang kemudian dijerat dengan kasus korupsi.
“Jangan KPK main tebang pilih,” tegasnya.
Selain itu, Penggu menyatakan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe harusnya turun tangan membantu mencarikan solusi atas kasus yang menjerat Bupati Ricky Ham Pagawak. Sebab pihaknya menduga sesama dalam kader demokrat yang ikut bermain untuk menjatuhkan Bupati Mamberamo Tengah.
“Kami menduga [kasus yang menimpa RHP] ini dipolitisir kader-kader partai Demokrat sendiri,” uajrnya.
Penggu berharap Gubernur Papua, Lukas Enembe bisa mengumpulkan kader Demokrat Papua untuk bersama mencarikan solusi terbaik atas kasus yang sedang menimpa Ricky Ham Pagawak. Pihaknya menilai Ham Pagawak merupakan salah satu putra terbaik Papua dari kader Demokrat.
“Kami berharap Bapak Lukas Enembe sebagai ketua DPD Demokrat Papua bisa merangkul [kader-kader] untuk mencari solusi menuntaskan persoalan ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Grace Lidiana Boikaway dari Forum Anti Kriminalisasi Pejabat Papua yang menyatakan tidak ada pembelaan dari partai Demokrat. Padahal menurut Boikaway bahwa Bupati Ricky Ham Pagawak merupakan kader aktif di partai Demokrat.
“Ini menjadi pertanyaan untuk kita. Ada persoalan apa sampai partai Demokrat dan Bapak Gubernur sendiri terkesan diam,” katanya.
Boikaway berharap Gubernur Papua Lukas Enembe bisa menjadi penengah dalam masalah ini. Sehingga jangan terkesan Bupati Pagawak seperti teroris yang di kejar-kejar negara melalui aparat keamanan.
“Bapak Ricky Ham Pagawak masih bupati, masih kader partai Demokrat, masih warga negara Indonesia. Kenapa di kejar-kejar seperti teroris,” ujarnya. (*)
Discussion about this post