KPK jelaskan konstruksi dugaan kasus korupsi Bupati Mimika

KPK
Bupati Mimika Eltinus Omaleng (kedua kanan) dikawal menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/9/2022). KPK menahan tersangka Bupati Mimika Eltinus Omaleng usai dilakukan penjemputan paksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp21,6 miliar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

Jakarta, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjelaskan konstruksi perkara Bupati Mimika Eltinus Omaleng (EO) sebagai terduga kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua Tengah.

“Adapun kronologis sebagai berikut, sekitar tahun 2013, EO yang berprofesi sebagai kontraktor sekaligus Komisaris PT Nemang Kawi Jaya (NKJ) berkeinginan membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp126 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Setelah itu, pada tahun 2014, lanjut Firli, Eltinus terpilih menjadi Bupati Kabupaten Mimika periode 2014—2019 dan dia pun kemudian mengeluarkan salah satu kebijakan pemerintah, yakni menganggarkan dana hibah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke Yayasan Waartsing.

Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Mimika, sebagaimana perintah Eltinus, memasukkan anggaran hibah dan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp65 miliar ke anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun 2014.

Eltinus yang saat itu masih menjadi Komisaris PT NKJ kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32.

Hal itu berlanjut pada tahun 2015. Untuk mempercepat pembangunan gereja itu, Eltinus menawarkan proyek ini kepada tersangka lainnya, yakni Teguh Anggara (TA) selaku Direktur PT Waringin Megah (WM), dengan adanya kesepakatan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek di mana Eltinus mendapat 7 persen dan Teguh 3 persen.

Selain itu, agar proses lelang dapat dikondisikan, Eltinus pun sengaja mengangkat tersangka Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) pada Sekretariat Daerah (Setda) Mimika Marthen Sawy (MS) sebagai pejabat pembuat komitmen. Padahal, kata Firli, MS tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan.

Tidak hanya itu, Eltinus juga memerintahkan MS untuk memenangkan TA sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan.

Setelah proses lelang dikondisikan, MS dan TA melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp46 miliar.

Untuk pelaksanaan pekerjaan, TA menyubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan berbeda. Salah satunya adalah PT Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika. Namun, Firli menyampaikan bahwa hal tersebut diketahui oleh Eltinus.

PT KPPN selanjutnya menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ dengan Eltinus yang masih menjabat sebagai Komisaris PT NKJ.

Dalam pelaksanaan proyek ini, ternyata progres pembangunan Gereja Kingmil Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian, sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.

“Dengan demikian, seluruh perbuatan para tersangka itu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” ucap Firli.

Akibat perbuatan para tersangka itu, lanjut dia, timbul kerugian keuangan negara setidaknya sekitar Rp21,6 miliar dari nilai kontrak Rp46 miliar. Dari proyek itu, Eltinus pun diduga turut menerima uang sejumlah sekitar Rp4,4 miliar.

Dengan demikian, atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Omaleng dibawa tim penyidik KPK dengan pengawalan ketat anggota Bimobda Papua menggunakan pesawat komersial dari Jayapura menuju ibu kota negara untuk menjalani proses hukum.

Dirkrimum Polda Papua Kombes Pol. Faizal Rahmadani mengaku penyidik KPK sudah membawa Bupati Omaleng dengan pesawat komersil ke Jakarta.

“Saat ini pesawat yang ditumpangi Penyidik KPK dan Bupati Omaleng sudah terbang ke Jakarta dikawal anggota Brimob Polda Papua,” katanya mengutip Antara, Kamis, di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Dari pantauan Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak naik pesawat melalui pintu gerbang umum. Untuk mengalihkan, sejumlah anggota Brimob Polda Papua dengan menggunakan mobil rantis siaga di parkiran Bandara Sentani.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng ditangkap KPK pada Rabu (7/9), di salah satu hotel di kawasan ruko Jayapura dan langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja, Jayapura

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya membenarkan adanya penangkapan tersangka KPK yang menjabat Bupati Mimika di Jayapura terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32 di Timika.

Sebelumnya Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak praperadilan yang dilakukan pemohon Bupati Mimika Eltinus Omaleng tertanggal 25 Agustus 2022. (*)

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250