Jayapura, Jubi – Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menegaskan tetap akan melanjutkan pembangunan Markas Polres Dogiai walaupun ada kelompok yang menolaknya.
Menurutnya, pembangunan akan terus dilakukan karena wilayah itu sudah menjadi kabupaten sehingga kehadiran Polres beserta jajarannya dibutuhkan untuk melayani masyarakat.
“Memang Wakil Bupati dan anggota DPRD Dogiyai pernah bertemu dan meminta agar di wilayah itu tidak dibangun Polres dan Kodim,” aku Irjen Pol Fakhiri di Jayapura, sebagaimana dikutip Antara, Kamis 19 Mei 2022.
Menurutnya pembangunan Polres yang akan didukung Polsek itu, konsekuensi terjadinya pemekaran dimana wilayah itu sudah menjadi kabupaten.
“Seharusnya mereka yang menjadi wakil rakyat mendukung, apalagi di dadanya tersemat ‘Burung Garuda” namun kenyataannya sebaliknya sehingga patut dipertanyakan,” katanya.
Selalu pimpinan Polda Papua, kata Fakhiri, pihaknya akan terus melakukan komunikasi ke masyarakat di Dogiyai sehingga mereka mengetahui pentingnya keberadaan Polres.
“Para pejabat di wilayah itu jangan bermain politik praktis karena keberadaan Polres itu untuk mendukung dan melengkapi wilayah itu yang sudah menjadi kabupaten,” tegas Fakhiri.
Dia mengakui saat bertemu dengan dirinya beberapa waktu lalu, aparatur pemerintah di daerah itu membawa kepala suku. Seharusnya mereka mendukung dengan memberikan penjelasan agar lebih jelas.
“Jangan membuat seolah-olah membawa aspirasi masyarakat dan pejabat Kapolres Dogiyai yang baru dilantik sudah diperintahkan segera berkomunikasi dengan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya pada Selasa(17/5/2022), Wakil Ketua Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai ,Simpetu Pekey mengantarkan aspirasi masyarakat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), terkait rencana tolak rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) baik provinsi dan kabupaten, serta pembentukan Polres, Dandim di wilayah itu.
Sebelumnya diberitakan Jubi, aksi penolakan DOB -Otsus digelar warga Dogiyai, pada 10 Mei 2022. Aksi turun ke jalan itu disokong 18 organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua di Dogiyai. merangkul 18 organisasi. Solidaritas ini telah 6 kali melakukan demonstrasi di Kabupaten Dogiyai. Dengan agenda yang sama yakni, stop pembangunan Kodim, Polres dan tolak rencana DOB di Papua dan cabut Otsus dari akar akarnya
“Jika aspirasi warga Dogiyai tidak direalisasikan, maka DPRD akan membiarkan masyarakat Papua di Dogiyai menyelenggarakan mogok sipil nasional. Sebab setiap kali penyampaian aspirasi oleh masyarakat kami terima, tetapi selalu tak diindahkan oleh Jakarta,” katanya kala itu.
Pekey mengatakan alasan warga menolak pembangunan Polres dan kodim, karena keduanya dianggap sebagai mesin pembunuh orang asli Papua. “Masyarakat mengatakan sebelum ada Polres ada 5 kali peristiwa Dogiyai berdarah. Sehingga kalau Polres ada Kodim, tentunya korban meningkat,”katanya. (*)
Discussion about this post