Jayapura, Jubi – Jaringan Damai Papua atau JDP meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB tidak menyerang warga sipil. Permintaan itu disampaikan Juru Bicara JDP, Cristian Yan Warinussy sebagai respon atas insiden penembakan sejumlah pekerja jalan di Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 29 September 2022 lalu, yang diduga dilakukan oleh TPNPB.
“JDP meminta perhatian para terduga pelaku penembakan agar tidak terus meningkatkan perbuatannya hingga menyasar rakyat sipil di wilayah Moskona hingga ke wilayah Maybat dan sekitarnya,” kata Warinussy melalui layanan pesan WhatsApp kepada Jubi pada Jumat (30/9/2022).
Penyerangan terhadap 14 warga sipil yang sedang bekerja membuatan jalan terjadi di Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, pada Kamis (29/9/2022). Penyerangan itu menewaskan empat pekerja, yaitu Sitinjak (25), Om Kumis (55), Halim (20) dan Reva (28).
Warinussy menyatakan JDP sangat menyesalkan peristiwa penyerangan yang diduga dilakukan TPNPB itu. JDP berharap Bupati Teluk Bintuni dan Bupati Maybrat dapat berkomunikasi dengan Panglima Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari dan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, demi membuka akses bagi pelayan kesehatan dan perlindungan sosial di lokasi penyerangan itu.
JDP juga berharap adanya akses yang mempermudah warga sipil di sekitar lokasi penyerangan untuk mendapatkan perlindungan hukum.
“JDP menyerukan kepada Bupati Teluk Bintuni dan Bupati Maybrat untuk bersama-sama memastikan adanya perlindungan bagi warga sipil di Teluk Bintuni maupun Maybrat, dan mendukung dilakukannya langkah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap siapapun yang terlibat dalam peristiwa tersebut,” ujarnya.
JDP juga menyeru kepada semua pihak yang terlibat konflik di Papua, termasuk TPNPB, untuk secara bijak mempertimbangkan pentingnya mencari jalan damai melalui dialog. Warinussy menegaskan JDP menginginkan dialog guna menyudahi konflik politik dan keamanan yang senantiasa mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat di seluruh Tanah Papua.
JDP juga menyerukan agar Panglima TNI dan Kapolri mempertimbangkan penerapan operasi keamanan di Tanah Papua, demi memastikan operasi itu tidak menyasar warga sipil di wilayah Moskona Utara hingga ke wilayah Moskona Barat. (*)