Jayapura, Jubi – Legislator Papua Namantus Gwijangge mengatakan, negara indonesia sedang mempertontonkan sandiwara politik di Tanah Papua. Seperti kebijakan Otsus, DOB dan sebagainya. Skenario mereka yang buat daerah hanya menjalankan apa yang dibuat oleh pusat. Padahal status Papua adalah Otonomi Khusus.
“Jadi skenarionya dibuat oleh militer dan Jakarta. Orang Papua yang korban skenario, korban konfilk horizontal, perebutan ibu kota provinsi, perpecahan dalam kekeluargaan sesama orang Papua semua ini tentunya akan memelihara benih benih konflik,”katanya kepada Jubi melalui sambungan selulernya, Senin (11/7/2022).
Gwijangge mengatakan, negara memekarkan wilayah juga atas kepentingan mereka dan untuk kepentingan elit elit politik tertentu. Itu juga menghilangkan aspirasi masyarakat Papua.
“Jadi siapa yang lebih dekat dengan negara. Negara mendengar mereka dan mengabaikan aspirasi murni dari masyarakat Papua. Kebijakan negara ini secara tidak langsung menanamkan benih benih konflik dan ini tinggal tunggu suatu saat antara suku yang satu dengan yang lain bisa terjadi konflik,”katanya.
Padahal dalam aturan sebenarnya, masa persiapan sebuah Provinsi paling rendah 3 tahun baru dimekarkan.
“Negara terburu buru menskenariokan 3 Provinsi. Yang harusnya dipersiapkan dulu dari aspek keuangan, infrastruktur, jumlah penduduk. Tapi semua tidak dipersiapkan dan dimekarkan akan berdampak pada aspek ekonomi, pendidikan kesehatan dan sebagaianya,”katanya.
Gwijangge mengatakan, setelah pemerintah bikin provinsi baru, pertanyaanya apakah kantor kantor sudah siap, tenaga ASN dan sebagainya.
“Walaupun pemerintah mengatakan sudah siap. Tapi saya melihat bahwa tidak ada persiapan yang matang semua dipaksakan untuk orang Papua,” katanya. (*)
Discussion about this post