Wamena, Jubi- Iwan Asso, ketua komisi B. DPRD Kabupaten Jayawijaya mengatakan pertemuan rapat dengar pendapat atau Hearing pada Kamis kemarin (15/9/2022) adalah bagian dari tindak lanjut dari aspirasi demo mahasiswa dan beberapa Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan (OKP) se-Jayawijaya yang dilakukan pada Rabu lalu (7/9/2022) .
Karena itu komisi B DPRD mengundang dan memfasilitasi mahasiswa, OKP dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait aspirasi menyikapi kenaikan BBM.
Namun sayangnya OPD tidak hadir sehingga komisi B tidak bisa mendapatkan keterangan langsung dari mereka.
“Tetapi pada umumnya kami sudah memberikan keterangan bahwa tarif atau harga yang naik, sesuai harga nasional. sehingga satu harga. tugas kami DPR adalah menjelaskan itu kepada masyarakat,” katanya. Dampak dari harga naik ini, maka OPD diharapkan dapat memberikan solusi.
Dari rapat dengar pendapat itu, ada beberapa rekomendasi. Pertama mahasiswa menuntut satu harga dan satu data terkait BBM. Kedua, mahasiswa mendesak DPR untuk bentuk tim/Satgas. Hal itu menurutnya juga sudah sampaikan ke dinas dan ke bupati melalui OPD Teknis, untuk membentuk tim gabungan, untuk mengontrol penjualan BBM.
“Kami sepakati dalam waktu dekat akan kami pangil dinas terkait termasuk dinas-dinas lainnya agar kita clear-kan semua, tutupnya.
Untuk diketahui, harga BBM bersubsidi di Wamena saat ini, berdasarkan data Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yaitu solar Rp.6.800, Pertalite dan Pertamax Rp15 ribu, Bensin Rp.10 ribu. Sedangkan harga BBM industri, Solar Rp.22 ribu, Pertalite/Pertamax Rp.20 ribu
Wahyu Ady Pratama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena (UNA’IM) mengatakan, pihaknya meminta subsidi untuk kendaraan angkutan umum.
“ Agar masyarakat termasuk mama- mama yang berjualan ke pasar dan adik-adik pelajar, tidak terkena dampak naiknya harga BBM untuk traportasi umum,” kata Wahyu yang juga Koordinator BEM Nusantara Papua Pegunungan itu.
Mahasiswa juga mengusulkan agar pemerintah daerah mengendalikan harga bahan pokok yang terdampak kenaikan BBM. Pihaknya juga meminta pembentukan Satgas harus selektif, tidak ada permainan dan kongkalikong. (*)