Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, Elias Anouw menilai Polda Papua memaksakan kehadiran Polres di Kabupaten Dogiyai. Pihaknya khawatir akan dampak sosial jika itu terus dipaksakan.
“Polsek di Dogiyai itu hanya satu. Sementara dalam aturan harus ada empat Polsek baru bisa dihadirkan. Selama ada Polsek warga aman aman saja. Sehingga kami nilai Polda Papua terlalu memaksakan kehendaknya untuk menghadirkan Polres di Dogiyai,” katanya saat jumpa pers di salah satu hotel di Kota Jayapura, Kamis malam (19/05/22).
Anouw mengatakan, sebagai wakil rakyat di Kabupaten Dogiyai, pihaknya mengingatkan kepolisian tidak memaksakan pembangunan Mapolres Dogiyai. Dikhawatirkan terjadi tindakan yang tidak diinginkan semua orang.
“Dengan adanya pemaksaan ini, maka kami minta jaminan, siapa yang akan bertanggungjawab penuh? apakah kepolisian atau rakyat sipil Kabupaten Dogiyai?,” ujarnya.
Katanya, DPRD memilih membentuk Pansus dengan tujuan untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat. Itu sebabnya, sebagai tugas dan tanggungjawab, apa pun konsekuensinya akan pihaknya tindak lanjuti semua aspirasi rakyat ke pemerintah provinsi dan kepada pemerintah pusat.
“Itu tugas yang melekat kepada kami, DPRD yang diutus oleh rakyat itu sendiri, di belahan dunia manapun, bila rakyat bersatu, maka negara akan runtuh. Itulah keadaan Kabupaten Dogiyai saat ini. rakyat Dogiyai bersatu, maka kami menilai akan terjadi tindakan yang tidak diinginkan oleh kita bersama” ujarnya.
Untuk itu dia meminta polisi bisa melihat dan pertimbangkan aspirasi rakyat. Karena rakyat Dogiyai saat ini sudah bersatu dalam satu sikap. Ini akan menjadi pengaruh besar di kabupaten Dogiyai.
“DPRD Kabupaten Dogiyai bentuk Pansus dua kali, ini yang menjadi perhatian utama lembaga legislatif . Kami melihat pernyataan Kapolda Papua itu, ia mengambil kebijakan dengan melawan aspirasi rakyat Dogiyai.
Ketua I DPRD Kabupaten Dogiyai, Simon Petrus Pekei menjelaskan, rakyatnya di kabupaten itu merasa trauma dengan 4 kali tindakan aparat yang membabi-buta hingga menewaskan sejumlah warganya.
“Mereka tidak terima pembangunan Mapolres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai dengan alasan, rakyat merasa trauma dengan kehadiran Mapolres dan Kodim” jelas Simon Petrus Pekei yang sering disebut Simpetu ini dalam jumpa pers di salah satu hotel di Jayapura.
Lanjut dia, pihaknya menindaklanjuti aspirasi penolakan Mapolres dan Kodim tersebut karena rakyat menolak wacana pembangunan dari awal kabupaten Dogiyai dimekarkan dari kabupaten induk (Nabire).
“Rakyat Kabupaten Dogiyai nyatakan sikap penolakan pembangunan Mapolres itu sebelum ada wacana pembentukan Mapolres juga Kodim ,” kata dia.
Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menegaskan tetap akan melanjutkan pembangunan Markas Polres Dogiai walaupun ada kelompok yang menolaknya.
Menurutnya, pembangunan akan terus dilakukan karena wilayah itu sudah menjadi kabupaten sehingga kehadiran Polres beserta jajarannya dibutuhkan untuk melayani masyarakat. (*)
Discussion about this post