Papua No.1 News Portal | Jubi

Dewan Adat Papua: Hentikan upaya pemekaran Papua

Writer: Theo KelenEditor: Aryo Wisanggeni G
DAP Dorong Pembentukan KKR
Ketua Umum Adat Papua versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua IV, Mananwir Yan Pieter Yarangga (kedua dari kiri), bersama pengurus Dewan Adat Papua saat memberikan keterangan pers di Kota Jayapura, Sabtu (14/5/2022). – Jubi/Theo Kelen

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua IV meminta pemerintah pusat menghentikan upaya pemekaran provinsi di Tanah Papua. Pemerintah pusat harus terlebih dahulu mendengar aspirasi masyarakat dan memberitahukan manfaat dari pemekaran Papua itu.

Hal itu dinyatakan Ketua Umum Dewan Adat Papua versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua IV, Mananwir Yan Pieter Yarangga di Kota Jayapura, Sabtu (14/5/2022). Ia mengatakan pemekaran Papua akan semakin membuat masyarakat adat Papua termarjinalisasi dan terpinggirkan dalam pembangunan di Papua.

Yarangga mengkhawatirkan pemekaran provinsi di Tanah Papua akan memperderas arus migrasi dari luar Papua. Pemberlakuan Otonomi Khusus Papua sejak 2001 juga dinilai Yarangga tidak memberi perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.

Baca juga :   Pemekaran Papua dan Papua Barat bukan kemauan masyarakat Papua

Padahal masyarakat adat Papua adalah pemilik hak ulayat beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. “Saat ini masyarakat adat Papua tidak mempunya hak lagi untuk menentukan pembangunan di atas tanahnya sendiri,” kata Yarangga.

Yarangga menyampaikan pemekaran Papua bukanlah kemauan masyarakat, tetapi merupakan kemauan elit politik lokal, khususnya beberapa bupati. Dewan Adat Papua meminta agar pemerintah pusat membuka ruang bagi masyarakat adat Papua untuk menyampaikan pendapat terkait segalah permasalahan yang terjadi di atas Tanah Papua, karena masalah itu bukan lagi sebatas persoalan ekonomi dan kesejahteraan.

Tokoh masyaraat adat dari Nabire, Herman Sayori mengatakan masyarakat adat Papua memang mempunyai keinginan akan hidup yang layak. Oleh sebab itu, kebijakan pemekaran Papua harus disiapkan secara matang, dengan menimbang sumber daya manusia masyarakat adat Papua dan syarat lainnya.

Baca juga :   Komunitas Khena Mbai Kreatif gelar deklarasi di Kabupaten Jayapura

Sayori mengatakan pemekaran yang dilakukan pemerintah pusat telah membuat masyarakat adat Papua terpecah-pecah. Ia sangat khawatir pemekaran akan menimbulkan konflik horizontal di antara sesama masyarakat adat Papua.

Sayori mengatakan pemerintah pusat seharusnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi pekerja rumah hingga saat ini. Misalnya, masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masa lalu dan hingga kini belum terselesaikan secara baik. “Bagian itu akan menjadi duri dalam kehidupan masyarakat Papua,” ujarnya. (*)

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 400x130
banner 400x130