Wamena, Jubi – Pembukaan Kongres ke-19 Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua atau PGB-WP, yang bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia internasional pada 10 Desember lalu, menjadi momen refleksi semua orang yang hadir.
Dari ribuan peserta Kongres hingga undangan dari unsur pimpinan gereja-gereja, pemerintah provinsi Papua, Forkopimda Lanny Jaya, Jayawijaya, Forum Bupati se-Papua Pegunungan, para kader gereja, hingga aparat keamanan TNI dan Polri.
Ajakan refleksi tentang berbagai persoalan di tanah Papua yang terus bertambah dan jarang terselesaikan; tentang pro-kontra sejarah Papua-Indonesia; tentang konflik antara pihak bersenjata TNI/Polri versus Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) atau yang oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai separatis dan teroris.
Peserta dan undangan juga diajak refleksi tentang mengapa berbagai kasus pembunuhan warga sipil di tanah Papua yang tidak pernah mengadili terduga pelaku hingga memberikan rasa adil bagi pihak korban; tentang tanah Papua yang kaya akan sumber daya alamnya, namun manusianya masih hidup di bawah garis kemiskinan; hingga mengapa orang asli Papua terpaksa harus mengungsi ke kampung-kampung di kabupaten lain hingga bertahun-tahun dan tidak kunjung muncul penyelesaiannya.
Dalam merefleksikan Kitab Roma 1:16 tentang “Injil itu Kekuatan Allah”, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, mengatakan pertanyaan-pertanyaan atas persoalan di tanah Papua dapat diselesaikan melalui pertobatan dan pengampunan.
“Hari ini kita ada disini, di tanah dan negeri kita. Tanah dan negeri yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tanah yang kaya. Tanah yang luar biasa, yang berlimpah susu dan madu. Pasti kita menangis, pasti kita sedih, pasti kita terluka karena segala hal dilakukan, karena segala sikap yang dilakukan, karena ketidakadilan. Kita sedih, kita menangis tetapi sekali lagi itu bukan alasan. Itu bukan alasan untuk kita tidak memberi pengampunan,” kata Pdt. Andrikus Mofu di tengah-tengah khotbah di halaman Gereja Baptis Bahtera, Wamena, Jayawijaya, Papua, Sabtu (10/12/2022).
“Orang Papua harus bertobat dan harus kembali kepada Tuhan. Kita harus merefleksikan diri kita sendiri, bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini saya, kita sudah berjalan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan ataukah tidak,” lagi pesan Pdt. Mofu.
Pertobatan dan Pengampunan
Hal senada juga disampaikan oleh Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo, yang berbicara mewakili Dewan Gereja Papua yang mewakili empat sinode tertua di Papua: GKI di Tanah Papua, GIDI, Kingmi di Tanah Papua, dan Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
Pdt. Dorman Wandikbo mengatakan selain penambahan provinsi baru, masalah yang juga sangat berdampak langsung bagi kehidupan umat gereja orang asli Papua adalah daerah dengan konflik bersenjata yang akhirnya melahirkan pengungsian (internally displaced person). Karenanya, Pdt. Dorman mengatakan, dalam momentum kongres ke-19 yang mengusung tema: Kita Meminum Air dari Sumur Kita Sendiri”. Kongres kali ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi dalam upaya melindungi masyarakat terutama orang asli Papua dan eksistensi gereja serta bagaimana memberikan harapan bagi pengungsi dan mendorong berbagai pihak untuk melahirkan solusi atas persoalan pengungsian di tanah Papua.
“Kami Dewan Gereja Papua lihat bahwa situasi yang terjadi di dalam warga jemaat kita adalah mereka tidak dapat hidup di atas tanah sendiri, tidak dapat hidup dengan ketenangan. Itu sulit. Mengapa? Ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah jemaat kita masih ada yang mengungsi. Mereka masih ada di Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang dan Maybrat. Karena itu dalam kongres ini, juga perlu berbicara tentang nasib pengungsi,” kata Pdt. Dorman Wandikbo.
“Yang kedua adalah untuk menyikapi tentang pemekaran provinsi Papua. Terutama di tempat ini, Jayawijaya akan menjadi provinsi Papua Tengah. Dalam melakukan pemekaran ini adalah lebih jahat daripada militer yang masuk yaitu nonorganik di wilyah-wilayah. Pemekaran itu berarti semua yang orang lain akan kuasasi tanah kita sendiri dan orang lain yang akan bekerja di tanah kita sendiri. Orang Papua sendiri akan menjadi penonton. Dan, lama kelamaan Dewan Gereja Papua melihat bahwa 10 tahun yang akan datang, gereja akan lemah. Kenapa lemah, karena banyak orang lain yang menguasai di tanah ini,” urainya.
Pdt. Dorman berharap, gereja-gereja di tanah Papua berdiri kuat dan tidak terpecah-pecah lagi. Ia mengatakan, sebagaimana pesan yang disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe pada kegiatan doa dan ratapan bagi tanah Papua 8 Desember lalu, Dewan Gereja Papua pun mengimpikan yang sama.
“Karena itu pesan saya, karena Pak Gubernur juga sudah serukan, yaitu pertama orang Papua harus bertobat. Yang kedua, harus mampu untuk mengampuni. Jadi pengampunan ini bisa terjadi kalau orang-orang itu berdiri di atas injil. Kalau di luar injil, itu sulit lakukan pengampunan,” pesannya.
Salah Siapa
Menanggapi pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut, Presiden Baptis West Papua, Pdt. DR. Socratez Sofyan Yoman menyoroti pentingnya mengubah paradigma gereja mulai dari tingkat pemimpin gereja baik di organisasi maupun dalam gereja dan jemaat. Dikatakannya, para pendeta dan gembala berkewajiban menaikan doa bagi semua umat, termasuk dalam konteks situasi politik Papua yakni antara yang pro kemerdekaan Papua maupun Indonesia.
“Karena di dalam gereja itu ada dua manusia. Yang mendukung Indonesia dan mendukung Papua,” kata Pdt. Yoman.
Yoman mengilustrasikan dengan pemberian persembahan dalam gereja. Di mana persembahan yang diberikan adalah sama. Sehingga menurutnya, para gembala dan pendeta pun seharusnya mendoakan semua umat, baik yang pro Indonesia maupun Papua merdeka.
Ia pun meminta seluruh pendeta dan gembala gereja, terutama Baptis untuk berefleksi dan mengubah cara pandang tersebut.
“Injil yang membebaskan dan mendamaikan. Tapi persoalan hari ini adalah di tengah-tengah pemberitaan injil yang sudah ada hampir 160 tahun itu, tetapi orang Papua masih ditembak mati, orang Papua masih ditangkap, orang Papua masih dimutilasi, orang Papua masih ada di pengungsian di atas tanah dan negeri mereka sendiri. Ini injil apa ini! Injil yang salah, atau manusia yang salah terjemahkan injil ini. Alkitab yang salah atau para pendeta, ketua sinode, presiden yang salah atau siapa yang salah?” tandas Pdt. Yoman.
“Kalau injil itu kekuatan Allah, membebaskan dan mendamaikan dan menguatkan dan menyatakan kebenaran Allah, mari kita mengubah paradigma gereja Tuhan hari ini. Di tengah-tengah itu orang Papua dikasih nama stigma separatis, makar, OPM, KKB, lalu yang paling kejam adalah teroris. Injil ada dimana! Gereja ada dimana! Ini pertanyaannya. Ketakutan ada pada kita semua,” lagi kata Pdt. Yoman.
Pdt. Yoman mengajak, “Mari, mengubah paradigma cara yang salah oleh gereja, terutama kamu gereja Baptis ini. Tadi bilang gereja Baptis sudah berapa tahun? 66 tahun. Kamu sudah tua bangka pegang tongkat begitu baru kamu tidak pernah berdoa untuk Papua merdeka di mimbar. Padahal orang yang berjuang untuk Papua merdeka ini, ini umat yang berjuang! Bukan binatang hewan. Dari lembah ini, Hubula. Lembah Hubula, saya nyatakan bahwa di mimbar harus berdoa NKRI harga mati dan Papua Merdeka juga harga mati,” tandas Pdt. Yoman. (*)
