Jayapura, Jubi – Sejumlah mahasiswa Papua di Medan, Provinsi Sumatera Utara merayakan peristiwa 1 Desember 1961 sebagai hari kemerdekaan Papua pada Kamis (1/12/2022). Mereka meminta Negara Indonesia memberikan Hak Menentukan Nasib sendiri melalui referendum bagi bangsa Papua.
Para mahasiswa Papua di Medan itu mengisi peringatan 1 Desember dengan melakukan pawai menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Sambil berpawai mereka meneriakkan pekikan ‘Kita bukan merah putih, baru baru ko bilang merah putih. Papua bukan merah putih’.
Sejumlah mahasiswa mengikuti pawai peringatan 1 Desember itu dengan mengikat lambang Bintang Kejora di kepala mereka. Ada pula yang menghiasi wajahnya dengan lukisan lambang Bintang Kejora. Salah satu mahasiswa membawa dan mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam pawai itu.
Para mahasiswa Papua juga membawa poster berisi tuntutan referendum bagi Orang Asli Papua. “Berikan Penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua,” demikian bunyi seruan dalam salah satu poster. “Titik aksi kami tadi di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara,” kata koordinator aksi 1 Desember, Aprianus Miagoni saat dihubungi Jubi pada Kamis malam.
Miagoni menyatakan para mahasiswa Papua menuntut Negara Indonesia menyelenggarakan referendum untuk memenuhi Hak Menentukan Nasib Sendiri Orang Asli Papua. Menurut Miagoni, bangsa Papua berhak untuk berdiri sebagai satu negara yang merdeka. “Indonesia harus memberikan pengakuan kepada bangsa Papua sebagai negara yang berdaulat,” ujarnya.
Miagoni menyatakan mahasiswa Papua di Medan juga menuntut pemerintah Indonesia segera menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, para mahasiswa Papua meminta Negara Indonesia meninjau ulang Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969.
Mereka juga mendesak pemerintah menarik pasukan kemananan organik maupun non organik dari Tanah Papua, dan bebaskan para tahanan politik Papua. Indonesia juga diminta memberikan akses terhadap jurnalis asing masuk ke Papua, dan meminta pemerintah menggelar dialog damai antara Papua dan Indonesia, dengan melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Aspirasi mahasiswa Papua itu diterima salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Sofyan S Sos. Sofyan menyatakan akan meneruskan tuntutan para mahasiswa asal Papua kepada pimpinan DPRD Sumatera Utara. “Saya terima dan akan laporkan ke pimpinan [DPRD],” kata Sofyan.
Usai menerima tuntutan sikap mahasiswa Papua, Sofyan berpesan agar mahasiswa Papua terus melanjutkan kuliah dan menjaga kesehatan dengan baik. “Mudah-mudahan kalian sehat-sehat. Begitu juga semoga kuliah berjalan lancar. Itu doa saya,” ujarnya. (*)