Jayapura, Jubi – Penggagas noken ke UNESCO Titus Pekei mengatakan, noken dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua, membutuhkan perlindungan mendesak. Hal itu sesuai pasal 17 Konvensi 2003.
Pekei bahkan mempertanyakan apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, untuk melindungi hutan sebagai bahan baku pembuatan noken. Sebab, menurut dia, kondisi hutan sudah kritis sejak 2012 lalu.
“Situasi noken yang masuk dalam daftar membutuhkan perlindungan mendesak pasal 17 Konvensi 2003 UNESCO, memang perlu perhatian serius dari pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Pekei dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Senin (30/12/2024).
Berikut, kata Pekei, beberapa hal yang perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan aspirasi komunitas perajin noken di tujuh wilayah adat Papua:
1. Pemetaan dan pendataan komunitas perajin noken. Identifikasi dengan melakukan pemetaan menyeluruh, untuk mengidentifikasi semua komunitas perajin noken, di tujuh wilayah adat Papua.
Data ini, lanjutnya, harus mencakup jumlah perajin, jenis noken yang dihasilkan, teknik pembuatan, dan tantangan yang dihadapi.
Database ini akan memudahkan pemerintah dalam merancang program bantuan, dan pengembangan yang tepat sasaran.
2. Pelestarian bahan baku dan lingkungan hidup. Berdayakan masyarakat adat, dalam pengelolaan hutan lestari sebagai sumber bahan baku noken.

Ini bisa dilakukan melalui program reboisasi, pelatihan budidaya pohon penghasil serat, dan penegakan hukum terhadap penebangan liar.
Bahan alternatifnya dengan mengkaji dan mengembangkan potensi bahan baku alternatif, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, tanpa mengurangi nilai dan kualitas noken.
Selain itu, dengan edukasi lingkungan.
“Sosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjamin keberlanjutan pembuatan noken,” katanya.
3. Penguatan komunitas perajin. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas perajin noken, melalui pelatihan teknik anyaman modern, pewarnaan alami, desain inovatif, dan manajemen usaha.
Pekei mengatakan, perlu akses modal bagi perajin noken, baik melalui skema kredit lunak, hibah, maupun bantuan perlengkapan produksi.

Dia juga meminta agar pemerintah mendorong pembentukan koperasi atau UMKM, untuk memperkuat posisi tawar perajin dalam pemasaran dan distribusi noken.
4. Promosi dan pemasaran, branding dan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal itu dilakukan untuk mencegah plagiarisme dan pemalsuan noken.
Selain itu, perlu pameran dan festival, untuk mempromosikan noken di tingkat nasional dan internasional.
Pameran dilakukan dengan kerja sama dengan desainer. Dengan memanfaatkan platform digital, dapat memperluas jangkauan pemasaran noken.
5. Regenerasi perajin noken. Pendidikan dan pelatihan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan membuat noken ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal.
Selain itu, perlu mendukung pembentukan sanggar dan komunitas bagi generasi muda untuk belajar dan melestarikan tradisi membuat noken.
Juga membutuhkan penghargaan dan insentif kepada perajin noken berprestasi, khususnya generasi muda, untuk memotivasi mereka.
Beberapa program pemberdayaan komunitas perajin noken mungkin telah dijalankan. Namun, katanya, tantangannya adalah alih fungsi lahan, penggunaan bahan sintetis, dan minimnya regenerasi perajin kemungkinan masih ada.
“Penting bagi pemerintah Presiden Prabowo untuk mendengarkan dan merespon aspirasi komunitas perajin noken, serta melibatkan mereka secara aktif dalam setiap program dan kebijakan yang dibuat,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!