Wamena, Jubi – Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Ricky Ham Pagawak akan berupaya menampung seluruh aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, mengenai rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah.
Menurutnya, berbicara mengenai DOB, asosiasi haru betul-betul bijaksana, tidak bisa asosiasi didesak, ditekan atau diperintah oleh siapapun. Untuk itu ia akan melakukan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat baik itu intelektual, tokoh, pihak pro dan kontra soal pemekaran.
“Kita harus lihat DOB hadir untuk siapa, manfaatnya apa, kepentinganya apa dan nanti ke depan bagaimana. Sehingga asosiasi memutuskan ini sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan rakyat, sehingga akan dilihat karena pemerintah pusat pada prinsip mendorong adanya provinsi ini,” kata Ham Pagawak kepada wartawan di Wamena, Kamis (19/5/2022).
Ia menyebut jika asosiasi bupati pegunungan tengah tidak ada kepentingan dalam rencana DOB. Oleh sebab itu, asosiasi akan berdiri di tengah tidak memihak, tidak melihat kepentingan.
“Saya akan menjaga ini, supaya menghindari apa yang disampaikan oleh masyarakat tidak dilihat bahwa para bupati kita yang dua periode dengan teman-teman di DPR punya kepentingan sehingga kita akan mengutamakan apa yang rakyat mau,” katanya Ham Pagawak.
Bahkan rencana selaku ketua asosiasi untuk mempertemukan semua pihak membicarakan hal tersebut, apakah nantinya betul-betul sepakat dan terima, itu tidak masalah. Namun jika suara terbanyak mengatakan “Kami tidak mau” maka asosiasi harus mendengar itu karena kepala daerah dipilih dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk.
“Dengan pertimbangan-pertimbangan dan kondisi-kondisi seperti itu harus kita hitung baik, untung ruginya harus kita lihat,” ucap Bupati Mamberamo Tengah itu.
Berbeda dengan Ketua Asosiasi Bupati yang baru, Befa Yigibalom selaku mantan ketua asosiasi menyebut jika pemerintah pusat harus segera memutuskan tentang DOB Pegunungan Tengah.
“Saya yakin Provinsi Pegunungan Tengah diterima 90 persen masyarakat Lapago, pemerintah pusat tidak usah ragu lagi, kalau mau kasih silahkan tetapkan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Befa Yigibalom kepada wartawan.
Klaim dirinya yang menyebut jika rakyat di Pegunungan Tengah telah menerima pemekaran provinsi, karena rakyat telah mengerti bahwa masih berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan akan terus bekerja, hidup disini dan akan menunggu masa depan yang dijanjikan. (*)
Discussion about this post