Merauke, Jubi – Pemerintah pusat akan mengucurkan uang untuk membiayai jalannya pemerintahan di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua. Hal itu dinyatakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di sela pencanangan gerakan 10 Juta bendera Merah Putih di Kabupaten Merauke, Jumat (12/8/2022).
Tito mengatakan saat ini Menteri Keuangan sedang menghitung besaran kucuran dana dar pemerintah pusat untuk tiga provinsi hasil pemekarna Papua—Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. “Untuk anggaran dari pusat, saat ini Menteri Keuangan sedang menghitung. Kami membuat tim sendiri khusus soal anggaran bagi daerah [hasil] pemekaran,” katanya.
Menurut Tito, pemerintahan ketiga provinsi baru hasil pemekaran Papua itu juga dibiayai dengan dana hibah dari Provinsi Papua selaku provinsi induk. Selain itu, setiap kabupaten yang disatukan menjadi provinsi baru juga akan mengalokasikan dana hibah dari anggaran masing-masing kepada pemerintah provinsi baru.
Penjabat Bupati Mappi, Michael G Gomar mengatakan empat kabupaten yang disatukan menjadi Provinsi Papua Selatan telah bersepakat untuk mengalokasikan Rp10 miliar dana dari anggaran masing-masing bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Keempat kabupaten itu adalah Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Merauke.
“Kami sudah tanda tangani surat keputusan bupati terkait dukungan dana hibah, dan akan dilengkapi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran tersebut tentunya akan dipakai untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan di [Provinsi] Papua Selatan hingga 2025,” kata Michael.
Ia menyatakan akan ada pemindahan atau relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mappi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, baik pegawai Orang Asli Papua maupun non Papua. “Kami sudah usulkan 143 pegawai untuk ke [Pemerintah Provinsi Papua] Selatan. Kami harap keterwakilan ASN dari Mappi bisa diakomodir, khususnya Orang Asli Papua,” kata Michael.
Discussion about this post