Jayapura, Jubi – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Papua berkomitmen menurunkan angka prevalensi kasus stunting hingga 16 persen pada 2024. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparay menyatakan di Papua angka prevalensi kasus itu masih mencapai 29,5 persen.
Auparay mengatakan angka prevalensi kasus stunting di Papua masih lebih tinggi angka prevalensi nasional. Berdasarkan hasil survey tahun 2021, angka prevalensi nasional mencapai 24,4 persen.
“Itu memang butuh kerja sama dan kerja keras semua pihak, sehingga dari 29 persen turun menjadi 18 atau 16 persen, itu [target] luar biasa. Intinya kita harus memiliki komitmen,” kata Auparay di Jayapura, Senin (11/7/2022).
Untuk mempercepat program penurunan angka prevalensi stunting di Papua, Auparay menyatakan pihaknya telah menambah jumlah pendamping keluarga dari 13.649 orang menjadi 17.304 orang. Tambahan tenaga pendamping itu di ambil dari setiap kampung yang ada di Papua.
“Itu kami ambil dari masing-masing kampung yang ada di Papua. Dengan begitu, setiap kampung memiliki tiga orang pendamping keluarga, yang terdiri dari bidan, kader PKK dan tenaga kesehatan atau KB,” ujarnya.
Menurut Auparay, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas (satgas) penanganan stunting di 29 kabupaten/kota. Satuan tugas itu bertugas melakukan pendataan kasus dengan valid. “Jadi, [di] masing-masing kabupaten/kota akan ditempat delapan orang [anggota satgas] untuk koordinasi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Auparay berharap timdi setiap kampung di Papua solid dalam bekerja, demi menurunkan memenuhi target penurunan angka prevalensi stunting di Papua. Dengan demikian, target nasional dapat terpenuhi pada 2024. (*)
Discussion about this post