Jayapura, Jubi – Jurnalis senior Papua, Victor Mambor memaparkan bagaimana sudut padang dan narasi yang dibangun media internasional, media nasional serta media lokal, dalam pemberitaannya berkaitan dengan situasi di Tanah Papua.
Mambor menyebut narasi dominan media arus utama atau media nasional besar, cenderung pada stabilitas keamanan dan integrasi wilayah dalam NKRI. Konflik di Tanah Papua dibingkai sebagai masalah keamanan nasional dan stabilitas negara.
Media nasional menyebut kelompok bersenjata sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemberitaan pun fokus pada pembangunan seperti Jalan Trans Papua, bandara, dan membangun narasi kuat bahwa Tanah Papua bagian sah dari NKRI, serta pemberitaan tentang Otonomi Khusus atau Otsus.
Media internasional yang menulis tentang Papua lebih mensoroti konflik dan pelanggaran HAM dan kritik terhadap pembatasan akses media dan kurangnya transparansi peliputan. Selain itu, media-media internasional dalam peliputannya lebih berfokus pada pembangunan, pendidikan dan diplomasi Indonesia.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
“Sementara di kanal-kanal internasional, pembahasan media-media internasional ini pada isu Papua ada pada debat politik dan hak penentuan nasib sendiri,” kata Mambor.
Di sisi lain, media lokal di Tanah Papua memberikan ruang lebih luas bagi suara masyarakat adat dan isu keadialan sosial. Lebih menonjolkan isu HAM, penembakan dan pengungsian warga dalam pemberitaannya.
“[Media lokal] kritis terhadap pendekatan keamanan dan kriminalisasi aktivis. Memberi ruang suara orang asli Papua, aspirasi politik, budaya, menyoroti ketimpangan ekonomi dan diskriminasi di lapangan,” kata Victor Mambor.
Pemaparan ini disampaikan Victor Mambor dalam lokakarya Non Governmental Organization atau NGO “Merunut Ulang Jejak Gerakan Masyarakat Sipil Papua”, Jumat (20/2/2026).
Pemimpin umum Jubi itu menyatakan, media nasional dan media lokal di Tanah Papua pun memiliki sudut padang berbeda dalam memberitakan situasi di Bumi Cenderawasih.
“[Ada] perbandingan mendasar antara fokus media nasional dan media lokal dalam melihat konflik dan politik [di Tanah Papua],” ujarnya.
Menurut Mambor, fokus utama media nasional arus utama adalah stabilitas keamanan, kebijakan pemerintah dan pembangunan. Sementara media lokal, fokus pada dampak sosial, HAM, dan suara warga.
Dalam memberitakan konflik bersenjata, media nasional lebih menekankan bahwa itu sebagai gangguan keamanan, dan media lokal menekankan bahwa konflik berdampak terhadap warga sipil.
Dari sisi isu politik, media nasional lebih mengarahkan kepada separatisme dan kadaulatan NKRI, sementara media lokal melihatnya sebagai aspirasi politik dan ketidakpuasan masyarakat.
Dari pemilihan istilah atau framing bahasa, penggunaan istilah spesifik mencerminkan posisi redaksional dan mempengaruhi persepsi pembaca terhadap situasi. Media nasional dalam pemberitaan menyebut kelompok bersenjata sebagai Kelompol Kriminal Bersenjata (KKB), operasi aparat keamanan disebut penegakan hukum, dan insiden sipil diframing sebagai korban imbas.
Sementara itu, media lokal, meskipun tidak merata, media-media yang banyak pembacanya menyebut kelompok bersenjata sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok pro kemerdekaan, operasi aparat keamanan disebut operasi militer/operasi keamanan, dan insiden sipil disebut korban sipil.
“Media nasional aktual tapi tidak kontekstual. Mereka lebih banyak mengutip pernyataan TNI/Polri, kementerian dan pejabat pusat. Sumber masyarakat biasanya sekunder atau singkat, dan jarang mengutip aktivis lokal secara mendalam,” ucapnya.
Sedangkan media lokal lanjut Mambor, mengutamakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aktivis HAM atau kesaksian langsung dari warga yang terdampak, sebagai sumber berita. Media lokal seperti ini tidak menjadikan aparat keamanan sebagai sumber utama.
“Media nasional juga lebih fokus pada kronologis kejadian dan breaking news. Mereka maunya cepat. Berbeda dengan kita [media lokal], lebih mau menganalisis lebih dalam,” kata Victor Mambor.
Media nasional juga lebih cenderung mengangkat penyerangan terhadap aparat, isu keamanan, Daerah Otonomi Baru, pembangunan dan stabilitas keamanan. Sementara media lokal lebih pada pelanggaran HAM, pengungsian warga, hak masyarakat adat, diskriminasi dan rasisme.
“Persepsi [terhadap] media [lokal di] Papua adalah apabila kritis maka pemerintah Jakarta akan menilai sebagai media pro kemerdekaan, sebagai media provokatif, memperkeruh situasi keamanan,” ucapnya.
Namun Victor Mambor tidak memungkiri mungkin saja situasi itu terjadi karena media nasional memiliki akses terbatas dalam mencari sumber pemberitaan di Tanah Papua, sehingga mereka bergantung pada rilis pemerintah. Di sisi lain, mungkin saja situasi itu terjadi karena tekanan politik di tingkat nasional.
Katanya, masih ada sebagian kecil media nasional yang melihat Papua dari sudut pandang berbeda, dan memberitakan isu-isu yang lebih berkaitan dengan hak masyarakat adat, dampak sosial, pelanggaran HAM dan lainnya.
“Ini sebenarnya masalah jejaring saja bagaimana agar isu penting bisa dipublikasikam di media nasional. Jadi ini juga mengenai kepercayaan. Kalau kami kami di Papua, keterbatasan sumber daya manusia, dan selalu mendapat tekanan atau rawan ancaman,” kata Mambor. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post