Kisah pengungsi di Tanah Papua yang tak kunjung diselesaikan

Jayapura, Jubi – Yarti Gwijangge, salah seorang perempuan asal Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang mengungsi ke daerah Ilekma, Kabupaten Jayawijaya, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan menceritakan bagaimana awal ia bersama ribuan warga Nduga meninggalkan tanah kelahiran mereka.

Kisah itu diceritakan Yarti Gwijangge saat menjadi Narasumber pada Festival Literasi dan Resiliensi ‘Merawat Ingatan Melalui Kata’, yang diselenggarakan Dewan Gereja Papua bekerja sama dengan Pusat Studi HAM Sosial dan Pastoral Pastoral STT Walter Post Jayapura di Kota Jayapura, Papua, Jumat (21/11/2025).

Yarti Gwijangge berkisah, ketika itu konflik pecah di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Sabtu (1/12/2018). Orang-orang berhamburan keluar rumah, meninggalkan kampung mereka.

Banyak dari warga sipil lari ke hutan, tinggal di goa-goa, dan lainnya mencari selamat ke Kota Kenyam, ibu kota Nduga. Ada pula yang menyelamatkan diri ke kabupaten tetangga seperti Lanny Jaya, Timika, Jayawijaya, hingga Jayapura.

“Mereka tinggal bersama di rumah sederhana, yang menampung lima hingga enam kepala keluarga. Mereka tidak baik-baik saja banyak yang mengalami kematian,” kata Yarti Gwijangge.

Katanya, di lokasi pengungsian, para pengungsi asal Kabupaten Nduga kesulitan mempertahankan hak-hak hidupnya. Mereka tak punya akses pangan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.

Yanti Gwijangge bersama relawan lainnya pun perlahan membangun jejaring, salah satunya dengan STT Walter Post Jayapura yang membantu pakaian layak pakai, bahan pangan, dan alat-alat tulis.

Sejak pertengahan 2019, Yarti Gwijangge membuka sekolah di rumahnya. Membagi ruangan menjadi beberapa kelas.

“Kita tidur di tempat yang sama. Siang adalah waktu belajar. Saya cuma ingin anak-anak tidak ketinggalan pendidikan,” ucapnya.

Sementara itu, Lami Faan Pengungsi asal Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, juga berkisah tentang kehidupan para pengungsi wilayahnya.

Katanya, lima tahun berselang, konflik bersenjata pecah di Kabupaten Maybrat. Pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI menempati di rumah -rumah milik masyarakat sipil sejak 2023. Gedung sekolah dijadikan pos militer, rumah warga diawasi dan Kebun-kebun dijaga ketat, seakan-akan itu milik mereka.

“Kalau kita jalan ke kebun, militer pasti tanya kita bikin apa. Kami hidup dalam teror dan kekuatan,” kata Lami Faan.

Lami Faan, kini tinggal di Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat untuk sementara waktu. Menurutnya persoalan yang dihadapi warga Maybrat sama seperti situasi di Kabupaten Nduga.

Masyarakat sipil terpaksa meninggalkan kampungnya, bertahan di hutan-hutan dan pergi tinggal di kota. Hidup di tanah yang bukan milik mereka, membuat para pengungsi semakin rentan.

“Di kota, mereka bisa berkebun tapi sulit menjual karena dianggap merebut lahan pencaharian milik warga lama. Jadi mereka hanya bisa titip jual. Nanti bagi hasil dengan orang ia titip jualannya,” ucapnya.

Masalah kesehatan menjadi sesuatu yang sulit bagi pengungsi di kota maupun di hutan. Tinggal jauh dari permukiman dan akses kesehatan yang sulit, membuat pengungsi seringkali gagal melanjutkan pengobatannya saat sakit.

“Ada ibu hamil yang melahirkan di tengah jalan. Ada yang anaknya meninggal dalam kandungan,” ujarnya.

Pengungsi yang berada di Kota pun sama. Meski dekat dengan layanan kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas atau klinik, akan tetapi merek terkendala masalah administrasi. Pihak layanan kesehatan memprioritaskan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat BPJS.

“Tanpa kartu BPJS, mereka harus membayar. Akibatnya banyak yang memilih berdiam di rumah meski sakit. Tidak sedikit berujung pada kematian, antara bulan Oktober hingga November ini, ada 7 atau 8 orang meninggal, berturut-turut,” kata Lami Faan.

Situasi yang dihadapi para pengungsi Maybrat itu membuat Lami Faan dan kawan-kawan perempuannya membentuk komunitas bernama Perempuan Seberang Jalan.

Komunitas ini berefleksi bahwa peran perempuan pengungsi dalam situasi konflik bersenjata amat besar. Perempuan adalah benteng bagi komunitas dan keluarga, lantaran pihak aparat selalu memburu para laki-laki yang lebih erat dengan pelabelan bagian dari TPNPB-OPM.

“Saat berkumpul dalam komunitas, Ada roh-roh yang bangkit. Kita harus cari tempat lebih aman, cari jalan. Perempuan yang cari kayu bakar, cari sayur. Perempuan jadi pagar melindungi suami, anak-anak, dan saudara laki-laki.”

Ia menyampaikan sikap resiliensi secara personal yang muncul dari perenungannya adalah ketidak percayaannya kepada skema kelembagaan yang ditawarkan negara. Misalnya, Komnas HAM, yang berulang kali datang dan membungkus dirinya untuk mempedulikan situasi pengungsian.

Namun hasilnya nihil, Komnas HAM melapor kepada pihak pemerintah pusat bahwa pengungsi sudah kembali ke kampungnya masing-masing, itu hanya untuk menandakan situasi sudah kembali aman.

“Saya juga mengkritik sikap Gereja Katolik yang secara institusional tidak menerangkan isu pengungsi internal di Tanah Papua, meski para korbannya adalah umat mereka dan pos-pos militer yang dibangun di atas gedung sekolah milik yayasan Katolik,” kata Faan. (*)