Dewan Gereja Papua serukan Natal sederhana, anggarkan untuk 103 ribu pengungsi

Jayapura, Jubi – Dewan Gereja Papua bersama Pusat Studi HAM, Sosial dan Pastoral STT Walter Post Jayapura atau STTWPJ menyerukan agar perayaan Natal 2025 di Tanah Papua dilakukan secara sederhana, sambil mengalihkan anggaran perayaan bagi kebutuhan lebih dari 103.218 pengungsi internal dari berbagai wilayah konflik, mulai Nduga hingga Maybrat yang hingga kini hidup tanpa perlindungan memadai akibat operasi keamanan dan perang bersenjata.

Sebanyak 103.218 warga Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Bintuni dan seluruh Tanah Papua kini sedang mengungsi dan hidup tanpa perlindungan yang memadai akibat operasi keamanan dan konflik bersenjata.

Demikian seruan itu disampaikan Moderator Dewan Gereja Papua (DGP) Dr. Pdt. Benny Giyai dalam konferensi pers di Sekretariat DGP Jalan Post 7, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Selasa (2/12/2025).

Moderator DGP Benny Giyai meminta Gereja-Gereja di Tanah Papua keluar dari zona nyaman dan mengutamakan solidaritas bagi pengungsi internal Papua. Karena keprihatinan para pengungsi ini juga sudah sampai ke dunia internasional sehingga pihaknya memohon perhatian semua pemimpin Gereja dan umat dimanapun.

“Papua tidak baik-baik saja. Laporan lapangan dan keprihatinan Gereja pada situasi pengungsi internal Papua yang mayoritas mengungsi ke hutan tanpa tenda, tanpa makanan yang layak, tanpa layanan kesehatan dan dengan ibu, anak-anak serta lansia yang rentan terhadap penyakit dan kelaparan,” kata Giyai.

Giyai mengatakan DGP dan Pusat studi STTWPJ memandang kasus tragis Ibu Sokoy dan bayinya yang meninggal setelah ditolak enpat rumah sakit di Jayapura, sebagai wajar ketidakadilan struktural yang masih terjadi di tanah Papua.

“Dua realitas pengungsi internal dan kematian tragis Ibu Sokoy ini menampar kesadaran kita. Bahwa harusnya Gereja tidak boleh terus hidup dalam dunia yang nyaman sementara sebagian umat dalam penderitaan,” katanya.

Ketua Pusat Studi HAM, Sosial dan Pastoral STTWPJ, Hendrica Henny Ohoitimur menyatakan seruan Natal 2025 secara sederhana, berbelarasa dan berpihak pada yang menderita itu karena keprihatinan kondisi sebagian umat yang mengungsi sehingga tidak dapat merayakan natal. Kondisi ini membuat pihaknya menyerukan agar langkah-langkah konkret yang perlu dipertimbangkan dalam rayakan Natal tahun ini yang ditawarkan kepada Gereja-Gereja di Tanah Papua.

“Merayakan natal secara sederhana dalam arti bahwa fokus perayaan diarahkan pada ibadah di gereja dan keluarga bukan pesta dan acara seremonial. Dan mengalihkan anggaran perayaan bagi pengungsi seperti dana yang hemat serta persembahan dalam ibadah dialokasikan untuk menyediakan kebutuhan dasar pengungsi internal Papua,” ujarnya.

Hendrica Henny Ohoitimur mengatakan pihaknya juga mengajak pimpinan gereja agar mendorong atau mendesak Pemerintah Daerah membatalkan perayaan besar-besaran, namun alihkan anggaran perayaan kepada bantuan kemanusiaan bagi pengungsi. Serta mendorong aksi solidaritas jemaat untuk para pengungsi dan kelompok rentan lainnya.

“Gereja harus menjadikan natal sebagai momen empati dan keberpihakan, agar natal tahun ini harus menjadi momen dimana kita menyapa, bersolidaritas dan menunjukkan secara nyata keberpihakan kepada mereka yang menderita. Kita tidak tahu kapan penderitaan para pengungsi berakhir. Tapi kita tahu satu hal bahwa Gereja dipanggil untuk hadir dan menyapa Tuhan hadir di antara mereka yang menderita,” ujarnya. (*)