BPP-KNPB tolak Prabowo berpidato di sidang Umum PBB 2025

Jayapura, Jubi – Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat atau BPP-KNPB menyatakan menolak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB di New York Amerika Serikat, Selasa (23/09/2025).

Penolakan itu disampaikan BPP-KNPB dalam konferensi pers dan konsolidasi terbuka menyikapi berbagai dinamika persoalan di tanah air, terutama situasi hak asasi manusia atau HAM, dan berbagai eksploitasi sumber daya alam (SDA), di Perumnas 3 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/09/2025).

Ketua Umum KNPB Pusat, Agus Kossay mengatakan KNPB menolak Prabowo Subianto berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bansa karena ia tidak layak berbicara di forum tersebut.

Menurutnya, Probowo punya rekam jejak sebagai pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu dan penjahat kemanusiaan, khususnya di Papua.

“Papua Krisis kemanusiaan sehingga kami tolak dan menegaskan bahwa Prabowo tidak layak berbicara di forum PBB karena rekam jejaknya sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan penjahat kemanusiaan,” kata Agus Kossay.

Katanya, kehadiran Prabowo di Sidang PBB hanya untuk menutupi kolonialisme Indonesia di Papua dan memoles citra rezim militerisme yang terus membunuh rakyatnya sendiri.

KNPB mendesak negara-negara anggota PBB, khususnya negara-negara Melanesia dan Pasifik, untuk tidak diam, tetapi menolak dan mengecam kehadiran Prabowo di forum internasional.

KNPB juga kembali mendesak Pemerintah Indonesia segera menanggapi desakan internasional dan membuka akses bagi pemantau independen serta media internasional ke West Papua.

Selain itu Forum Melanesian Spearhead Group atau MSG dan Pacific Islands Forum atau PIF diminta secara konsisten menyatakan keprihatinan mendalam atas pelanggaran HAM di Papua, bahkan pada KTT PIF 2023 menegaskan kembali seruan agar Indonesia membuka akses bagi Komisioner Tinggi HAM PBB.

“Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) sejak 2018 menegaskan adanya “

patterns of extrajudicial killings, arbitrary arrests, and excessive use of force di Papua, sementara dalam mekanisme Universal Periodic Review (UPR) tahun 2022, lebih dari 10 negara anggota PBB mendesak Indonesia membuka akses internasional dan menghentikan impunitas,” ucapnya.

Agus Kossay mengatakan, pihaknya menuntut Indonesia segera menghentikan kolonialisme yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan berkepanjangan, menghentikan seluruh operasi militer, polisi, dan membuka ruang demokrasi bagi bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Sebab, jika kekerasan terus berlanjut maka rakyat Papua tidak punya pilihan lain selain mengorganisir diri dan melakukan perlawanan bersama KNPB demi mempertahankan hak, tanah, dan eksistensi bangsa, serta memastikan pelanggaran hukum tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

“KNPB menegaskan bahwa kekerasan ini merupakan bukti nyata kolonialisme Indonesia yang menindas rakyat Papua. Mekanisme hukum Indonesia terbukti tumpul terhadap semua pelaku TNI-Polri, sementara operasi ini dijalankan sebagai tumpas dengan seluruh kekuatan negara termasuk militer, polisi, dan aparat sipil, untuk menaklukkan rakyat Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisariat Hukum HAM KNPB, Lince Tabuni mengatakan dalam rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua mengakibatkan lebih dari 1.313 orang terpaksa mengungsi akibat operasi yang dilakukan militer dan polisi.

Menurutnya, hampir seluruh kasus melibatkan aparat TNI-Polri dan tidak pernah diproses secara hukum, seakan memperkuat wajah nyata kolonialisme yang menindas rakyat Papua,” kata Lince Tabuni.

“Secara keseluruhan, operasi militer di Intan Jaya, Puncak, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo selama Juli hingga Agustus memaksa sekitar 1.313 warga mengungsi, membakar rumah, dan menjadikan gereja sebagai pos militer. Dari semua itu kami KNPB menolak Prabowo hadir pada Sidang PBB 2025,” kata Lince Tabuni. (*)