Manokwari, Jubi-Mahasiswa asal Kabupaten Puncak kota studi Manokwari, mendesak Pemerintah Daerah dan TNI Polri agar memberikan akses dan ruang tanpa gangguan kepada masyarakat sipil di daerah itu.
Para mahasiswa asal Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, mengatakan saat ini kondisi daerah itu seakan tidak ada kebebasan dan hak asasi manusia bagi warga sipil. Orang tua dan sanak saudara mereka sulit mencari nafkah. Akibat adanya pasukan TNI Polri bersenjata lengkap di tengah masyarakat.
More Read
“Kitorang hubungi orang tua di kampung minta bantuan karena kami di sini sedang butuh biaya kuliah, tapi saat kita hubungi, mereka justru menangis,” ucap Agustinus Kiwak Sekretaris Ikatan Mahasiswa Puncak, kota studi Manokwari.
Mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di depan asrama kabupaten Puncak di kawasan Amban, Manokwari, Rabu (10/7/2024).
Agustinus mengaku, orang tua mereka kerap menyampaikan keluh kesah, di kampung mereka saat ini tidak aman, “Setiap kali mereka (orang tua) kami melakukan aktivitas mencari nafkah, mereka selaku dihadang oleh aparat TNI dan Polri di sana, mereka diinterogasi sehingga saat ini mereka tidak nyaman dan memilih mengungsi di Distrik Sinak,” katanya
Aktivitas seperti pendidikan kesehatan bahkan perekonomian di Kabupaten Puncak tidak berjalan normal. “Kami minta pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD di Puncak agar memperhatikan situasi saat ini. Memberikan solusi, kami juga mendesak supaya pasukan TNI Polri yang organik ditarik dari sana karena terus memberikan trauma kepada warga sipil,” jelasnya.
Masyarakat di Kabupaten Puncak lebih banyak beraktivitas mencari nafkah dengan berkebun, mereka selalu jauh dari kota dan berada di kebun. “Kita ada di sini karena biaya dan doa dari mereka di sana, kami mahasiswa tidak nyaman kuliah karena kehidupan orang tua kami di sana mengalami masalah serius,” ucapnya Mahasiswa asal Distrik Beoga Kabupaten Puncak.
Orinus Wenda salah satu Mahasiswa dalam orasi mengatakan, di Kabupaten Puncak, Pemerintah dan TNI Polri membiarkan aktivitas perjudian terutama di kawasan Pasar.
Dia juga menyebut masyarakat di daerah itu diganggu psikologisnya sehingga tidak beraktivitas bebas,. “Mama dan bapa dorang kalau pulang dari kebun mereka diperiksa oleh aparat,” tuturnya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Puncak Kota Studi Manokwari Linus Kulua mengatakan, pihaknya menyampaikan pernyataan sikap kepada Pemerintah Daerah dan DPRD serta TNI Polri di Kabupaten Puncak.
Berikut pernyataan sikap Mahasiswa Puncak kota Studi Manokwari:
Kabupaten Puncak merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Papua Tengah , yang tergolong dalam zona merah atau rawan konflik, antara TPNPB dan TNI-POLRI yang selalu merujuk pada korban masyarakat Sipil berjatuhan terus menerus.
Berikut beberapa catatan Pelanggaran HAM hingga pengungsian besar-besaran terjadi, kami paparkan dari tahun 2022 hingga 2024.
Pada, 22 Februari 2022 penembakan terhadap Pelajar atas nama Makilon Tabuni (12 Thn) dan 6 orang lainnya luka-luka.
Pada 3 Maret 2023 pembunuhan dan mutilasi terhadap Ibu Tarina Murib dan 7 orang lainya luka-luka.
Pada, 6 Mei 2023, penembakan terhadap Panius Tabuni (Kepala sekolah Sinak) bersama 2 Orang Anak Pelajar.
Pada, 03 Februari 2024 Distrik Omukia penyiksaan terhadap Warinus Murib dan dua teman lainnya, pengungsian tahun 2023 dari Distrik Sinak, Yugumuak, Mageabume ribuhan Masyarakat mengungsi. Tahun 2024 Masyarakat Oneri dan Agandugume mengungsi.
Kekerasan serta sikap intimidasi, Diskriminasi Oleh Pihak Tni-Polri juga tak dapat kami sebutkan.
Melihat dugaan Genosida, diskriminasi, intimidasi dan kekerasan lainya secara masif terjadi terhadap masyarakat sipil Kabupaten Puncak, oleh Pihak Keamanan TNI-POLRI, seperti data yang dipaparkan di atas. Dengan demikian, maka kami mahasiswa Puncak Se-Indonesia bersama TIM Investigasi Ham Kabupaten Puncak mengecam keras dan mengutuk TNI -POLRI.
Kami Mahasiswa Puncak Se-Indonesia menyatakan pernyataan sikap bahwa
Petinggi Tni, Polri dan Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, Kami Mohon!! segera tarik militer non organik, yang menempati wilayah masyarakat sipil di Sinak, Oneri, Agandugume.
Pembangunan Gudang Logistik di Agandugume, masyarakat setempat sudah menolak keras, kenapa Pihak TNI Dan Pemerintah Puncak dengan sikap paksa melakukan pembangunan.
Segera hentikan sekarang juga, kehadiran TNI di Kabupaten Puncak membuat masyarakat traumatik dan tidak ada kebebasan Hidup. Pemerintah Puncak dalam Hal ini Pj. Bpk. Darwin Tobing Jangan Tidur segera membatasi akses TNI-POLRI,” tegasnya
Kemudian dikatakan Kehadiran TNI-POLRI melakukan penembakan terhadap Masyarakat sipil tanpa diketahui Identitas. Kami mengutuk keras.!!!!
Pelaku pelanggaran Ham terhadap Makilon Tabuni dan juga Pelaku Mutilasi Ibu Tarina Murib segera diproses hukum.
Kami mengutuk keras. Lembaga DPRD Kabupaten Puncak yang selama ini seperti orang buta, tidak menyuarakan Hak-Hak Masyarakat Sipil. Skali lagi kami atas Nama Mahasiswa Puncak Indonesia menolak adanya pembangunan Gudang Logistik di Agandugume. (*)
