Wamena yang bergetar oleh demokrasi yang retak
Wamena, Jubi – Rabu pagi, 27 November 2024, kabut tipis yang biasanya menenangkan Wamena berubah menjadi bayang-bayang kelam atas nama demokrasi. Di distrik-distrik yang tersebar di Jayawijaya, puluhan TPS terlihat tak berfungsi sebagaimana mestinya. Pelanggaran demi pelanggaran terungkap, menyisakan ironi atas cita-cita demokrasi di tanah Papua Pegunungan.
Di tengah kekalutan, Antoni Ibra, seorang tokoh yang lantang dari Aliansi Demokrasi untuk Papua, menyuarakan kegelisahannya. Berada di sebuah ruangan sederhana di Wamena, Selasa (3/12/2024), Ibra tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
“Honor KPPS di Papua Pegunungan hanya Rp900 ribu. Itu sangat kecil dan tidak manusiawi,” katanya, dengan nada yang lebih dari sekadar kritik. Honor minim ini, menurut Ibra, bukan hanya masalah angka, tetapi simbol ketidakseriusan dalam menegakkan pemilu yang adil.
Tak hanya itu, Ibra mengkritik bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas pemilu yang menurutnya lebih mirip formalitas belaka.
“Bimbingan teknis ini hanya dilakukan satu-dua kali untuk peserta yang jumlahnya begitu banyak. Apakah mereka benar-benar fokus menerima materi? Itu menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.
Pelanggaran di Lapangan
Pada hari itu, Kilion Wenda, Komisioner Bawaslu Jayawijaya, menelusuri berbagai pelanggaran yang muncul bagai benang kusut. Di TPS 08 Kelurahan Sinakma dan 11 TPS lainnya di Distrik Bugi, proses pemungutan suara bahkan tak sempat dimulai.
“Panwas datang untuk mengawasi, tapi ternyata kegiatan tidak jalan,” tutur Wenda, matanya menyiratkan keletihan atas situasi yang tak terduga.
Di tempat lain, logistik pemilu kacau balau. Di empat TPS di Kelurahan Wamena, termasuk TPS 17 dan TPS 13, logistik tertukar. Lebih parah lagi, perpindahan lokasi TPS tanpa pemberitahuan membuat pemilih kebingungan.
“Kalau bergeser 100–200 meter mungkin masih bisa diterima, tapi ini pindahnya jauh sekali,” kata Wenda, menggelengkan kepala.
Puncaknya, insiden di Distrik Wamena menggemparkan. Anggota PPS dilaporkan menyembunyikan formulir salinan C hasil. Warga yang marah mendatangi kantor Bawaslu, mendesak transparansi. “Masyarakat ngamuk, cari-cari sampai ke kantor Bawaslu Jayawijaya,” kenang Wenda, suara yang mengambang antara frustasi dan iba.
Logistik yang Terbengkalai dan Tuntutan PSU
Di sudut lain, di kantor KPU Jayawijaya, Niko Asso, komisioner KPU, terlihat dikepung tekanan. Hingga Selasa (3/12/2024), logistik untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 TPS di Distrik Wamena belum tersedia.
“Delapan belas TPS yang menggelar PSU itu tersebar di Kelurahan Wamena Kota (12 TPS), Kelurahan Sinakma (5 TPS) dan satu TPS di Kelurahan Sinapuk. Tadi kami sudah cek logistik [untuk PSU] belum ada [jadi] hari ini tidak akan [PSU],” ujar Asso.
Ia mengisyaratkan bahwa koordinasi dengan KPU Papua Pegunungan masih berlangsung, berharap ada keajaiban di tengah kekacauan.
Asso berharap KPU Papua Pegunungan secepatnya menyediakan logistik bagi 18 TPS di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang akan menggelar PSU tersebut.
“Setelah ada logistik baru kita lakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di 18 TPS di Distrik Wamena,” ujarnya.
Teks – Jubi/Theo
Mencari Jalan Keluar
Fredy Wamo, Ketua Bawaslu Papua Pegunungan, tak menampik urgensi penyelesaian masalah ini. Ia merekomendasikan PSU di 18 TPS di Distrik Wamena, Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 11 TPS di Distrik Bugi, serta Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di tiga TPS lainnya.
“Jangan kita tunda-tunda. Kalau dibiarkan, masalah akan semakin besar,” tegas Wamo. Ia mengingatkan bahwa tenggat rekapitulasi suara adalah 16 Desember 2024, memberi tekanan tambahan kepada KPU untuk segera bergerak.
Namun, di tengah kekisruhan ini, secercah harapan tetap ada. Ibra menyampaikan bahwa pendidikan politik yang intensif, serta peningkatan kesejahteraan petugas pemilu, adalah kunci untuk menghindari pengulangan tragedi ini.
“Semoga pengalaman ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua,” tutup Ibra, menatap ke kejauhan seolah menggantungkan harapan pada generasi mendatang yang lebih bijaksana.
Di tengah segala kekacauan Pilkada 2024 di Jayawijaya, Fredy Wamo mengingatkan bahwa evaluasi menyeluruh adalah langkah penting untuk perbaikan.
“Kami ingin ke depan, setiap TPS dapat dipastikan sesuai koordinat dan logistiknya lengkap, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan,” ujarnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
