Merauke, Jubi – Sekitar 350 mahasiswa menjalani pembekalan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024. Mereka mendapat materi sosialisasi dan muatan pengawasan partisipatif selama tiga hari kegiatan.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Selatan Ahmad Muhazir mengatakan mereka tidak bisa bekerja sendirian dalam mengawasi pilkada. Itu sebabnya mereka akan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif.
More Read
“Mahasiswa merupakan kelompok intelektual, dan pemilih cerdas. Kami harap setelah ini mereka bisa menyampaikan kepada [mengedukasi] masyarakat mengenai pengawasan partisipatif,”kata Ahmad, Sabtu malam (19/10/2020).
Bawaslu Papua Selatan menargetkan setiap peserta bisa mengedukasi minimal 10 warga. Dengan demikian, setidaknya ada 3.500 warga yang mengetahui dan memahami pengawasan partisipatif di Papua Selatan.
“Pengawasan partisipatif untuk mendeteksi dini dan mencegah berbagai pelanggaran oleh peserta pilkada. Pengawasan partisipatif, [sekaligus] kunci untuk memastikan demokratisasi berjalan jujur dan adil [saat pilkada],” kata Ahmad.
Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman mengatakan provinsi tersebut baru pertama kali menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Karena itu, semua komponen masyarakat harus turut mengawasi sehingga pemilihannya berlangsung jujur, adil dan bermartabat.
“Personel Bawaslu sangat terbatas. Kami merasa belum cukup [optimal] mengawasi secara total Pilkada 2024,” kata Marman.
Dia menjelaskan pengawas partisipatif memang tidak bisa menindak pelanggar aturan pilkada. Namun, mereka bisa melaporkan temuannya kepada Bawaslu setempat.
“Mereka hanya mengamati, dan mencermati [potensi pelanggaran]. Jika ada indikasi pelanggarannya, segera laporkan kepada Bawaslu,” ujar Marman.
Dia melanjutkan mahasiswa sebagai pengawas partisipatif juga bisa mengampanyekan antipolitik uang, anti-ujaran kebencian, dan antipolitisasi SARA dalam pilkada. Mereka pun bisa menangkal informasi bohong atau hoaks. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
