Wamena, Jubi – Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara atau KPPS TPS 01 di Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tengah, tidak membuka TPS dan melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah pada Rabu (27/11/2024). Para anggota KPPS itu diduga diintimidasi warga, sehingga mereka memilih pergi meninggalkan logistik Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada di lokasi TPS itu.
TPS 01 di Kelurahan Sinapuk merupakan satu dari 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya. Pada Rabu, sejumlah warga memprotes KPPS TPS 01 Sinapuk. Pengawas Lapangan TPS 01 Kelurahan Sinapuk, Yusuf Jikwa menjelaskan para pemilih di sana protes karena lokasi TPS itu berbeda dibandingkan lokasi TPS 01 Sinapuk pada pemilihan umum sebelumnya.
More Read
KPPS TPS 01 Sinapuk mencoba menjelaskan bahwa lokasi TPS itu dipindahkan untuk menyesuaikan titik koordinat yang terdata di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan tetapi, penjelasan itu tidak diterima oleh para pemilih di sana. Akhirnya, para anggota KPPS TPS 01 Sinapuk meninggalkan lokasi TPS dan seluruh logistik Pilkada di sana.
“Jadi lokasi TPS harus sesuai dengan titik koordinat, namun warga keberatan karena TPS tidak sesuai. Karena keberatan warga tersebut, petugas KPPS akhirnya pergi meninggalkan logistik di lokasi pemindahan,” kata Yusuf Jikwa.
Jikwa menjelaskan hingga pukul 13.00 WP, KPPS tidak kembali ke TPS. Pada pukul 14.30, Jikwa selaku Pengawas Lapangan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Distrik (PPD) Wamena dan bersepakat dengan warga untuk membawa logistik Pilkada ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jayawijaya.
“Setelah berkoordinasi dengan PPD maupun Bawaslu, akhirnya logistik dibawa ke Kantor Bawaslu Jayawijaya. Selanjutnya seperti apa, masih menunggu keputusan Tim Penegakan Hukum Terpadu dan menyesuaikan jadwal KPU, [mungkin pemungutan suara dilakukan] bersamaan dengan TPS yang bermasalah,” katanya.
Salah satu pemilih TPS 01 Sinapuk, Benyamin Yusuf merasa dirugikan hak pilihnya terhambat gara-gara KPPS tidak menyelenggarakan pemungutan suara. Menurutnya, titik koordinat TPS 01 Sinapuk terus bermasalah, dan menyayangkan logistik pilkada ditinggalkan begitu saja.
“Kami [pemilih] sudah tunggu sejak pagi. Logistik baru diantar sekitar jam 9 pagi. Sudah begitu KPPS kabur lagi, sampai sore belum ada tanda-tanda [kapan mereka akan menyelenggarakan pemungutan suara],” katanya.
Relatif lancar
Penjabat Bupati Jayawijaya, Thony M Mayor memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara di setidaknya lima distrik. Ia menilai secara umum pemungutan suara di Jayawijaya berjalan dengan lancar.
“[Pemantauan saya] dimulai dari Distrik Wamena, Wesaput, Walelagama, Pisugi dan Hubikiak. Saya memastikan berjalan tanpa hambatan, baik pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur [maupun pemilihan] Bupati-Wakil Bupati [Jayawijaya],” kata Mayor.
Menurut Mayor, para warga antusias menyalurkan hak suaranya, baik yang menjalani pemungutan suara sistem nasional maupun dengan sistem noken. “Untuk kondisi keamanan, terkendali dengan baik, dari kampung hingga kota,” kata Mayor.
Kericuhan di kabupaten lain
Secara umum, pemungutan suara Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan maupun pilkada tingkat kabupaten di Papua Pegunungan berjalan lancar. Akan tetapi, di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, terjadi kericuhan yang belum diketahui apa penyebabnya.
Liaison Officer atau LO Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk Provinsi Papua Pegunungan, Komisaris Besar Polisi Andi Enock saat dikonfirmasi menyatakan insiden di Karubaga itu telah dikendalikan. “Sudah aman semuanya,” ujar Kombes Andi Enock membalas pesan WhatsApp Jubi.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai saat memantau pemungutan suara di sejumlah distrik di Jayawijaya menyebut pemungutan suara di Papua Pegunungan berjalan lancar.
“Setelah berkomunikasi dengan para Bupati dan Penjabat Bupati, pemungutan berjalan dengan lancar. Kami mendengar ada satu-dua insiden, seperti di TPS [Kabupaten] Mamberamo Tengah dan Tolikara, tetapi itu hanya suatu dinamika. KPUD juga sudah memastikan setiap TPS berjalan dengan baik,” kata Wanggai.
Wanggai menyatakan tahapan pilkada yang paling krusial adalah pemungutan suara serta penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menganjurkan agar tahapan yang krusial itu dijalankan di masing-masing kabupaten. Ia berharap tahapan penghitungan maupun rekapitulasi perolehan suara tidak dipindahkan ke Wamena, agar tidak terjadi penumpukan massa di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan itu.
“Kami juga harap waktu yang telah ditentukan KPU bisa berjalan dengan baik, dan mengindari aspek-aspek yang kurang tepat pada pemungutan suara ini,”katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
