Sentani, Jubi – Tokoh perempuan Papua dari wilayah Tabi mengingatkan semua pihak, seluruh proses penyelesaian persoalan di daerah konflik, secara khusus di Daerah Otonom Baru (DOB) wilayah Pegunungan Papua diselesaikan dengan cara mediasi serta komunikasi yang intens di kedua belah pihak, tidak bisa dengan cara-cara arogan, apalagi dengan menggunakan senjata.
Penegasan ini disampaikan tokoh perempuan Tabi, Orpa Nari, yang juga sebagai anggota MRP pokja perempuan. “MRP sebagai lembaga kultural orang asli Papua, selalu menyuarakan, melakukan komunikasi dan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak, terkait dengan wilayah-wilayah konflik di daerah pegunungan,” ujar Orpa di Sentani, Senin (13/3/2023).
Dikatakan, MRP bersama Komnas Perempuan juga membuat nota kesepahaman tentang perlindungan perempuan, ibu dan anak di wilayah konflik. Hal ini dimaksud agar sebelum adanya konflik , semua pihak harus lebih peka terhadap keberadaan perempuan, ibu dan anak di wilayah tersebut.
Nari juga menjelaskan, setelah adanya DOB, tentunya urusan selanjutnya akan menjadi tugas dan tanggung jawab MRP di wilayah pemekaran masing-masing. “Harapan kami dari perempuan Tabi, ya konflik yang terjadi di wilayah di Pegunungan, ketika MRP terbentuk bersama dewan perwakilan rakyat dan seluruh komponen termasuk pemerintah daerah TNI Polri bisa melakukan pendekatan yang bisa mendamaikan semua pihak dengan seluruh kepentingan yang ada,” jelasnya.
Menurutnya, ribuan orang yang telah mengungsi akibat konflik sebagian besar adalah kaum perempuan, ibu dan anak-anak. Secara kemanusiaan, dapat dibayangkan betapa pilunya hati mereka, keluar dari kampung halaman mereka dengan kondisi ketakutan, tertekan dan bingung mencari tempat yang aman.
“Pemerintah daerah bisa memfasilitasi kubu yang sementara ini atau tim-tim yang bertikai antara KKB dan TNI Polri untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Bukan dengan cara militeristik yang didahulukan, perlu lakukan persuasif untuk capai kebaikan dan hidup yang damai,” ucapnya.
Sementara itu, Operator Dewan Gereja Papua, Benny Giai mengatakan sejak November lalu, konflik antara TNI-Polri dengan TPNPB masih terjadi di enam Kabupaten, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Maybrat, dan Puncak Papua.
Menurutnya, aparat gabungan TNI-Polri masih menyisir permukiman warga sipil dengan alasan mencari anggota TPNPB. Akibatnya, banyak warga Papua memilih mengungsi di hutan maupun kabupaten tetangga. “Banyak anak-anak dan ibu menjadi korban dan meninggal dunia saat pengungsian,” ujar Giai. (*)
