Nabire, Jubi – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk meminta kepada para pejabat tinggi pratama di daerah otonom baru (DOB) itu agar melaksanakan program prioritas guna menungkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya gunakan sistem manajemen terbuka.
Hal itu dikatakan Dr. Ribka Haluk usai melantik 18 pejabat pimpinan tinggi pratama di aula kantor Gubernur Papua Tengah Nabire, Senin, (17/7/2023) bahwa para pejabat harus meningkatkan capaian kinerja pemerintah Papua Tengah dituntut untuk bekerja lebih keras lagi.
Ini dilakukan karena menurutnya, banyak agenda pemerintahan yang harus diselesaikan dan diantisipasi bersama untuk meletakkan dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bertanggungjawab.
“Kita tidak bisa kerja biasa-biasa saja, jam kerja juga harus dimaksimalkan, segera tingkatkan disiplin para ASN dan segera bagi habis tugas dan fungsi di setiap OPD masing-masing. Maka gunakan seluruh sumber daya yang tersedia baik ASN maupun alokasi anggaran masing-masing OPD,” ujar Haluk dalam sambutannya.
Haluk mengatakan, hingga saat ini masih terdapat beberapa pejabat yang belum maksimal menunjukan kinerja sesuai dengan harapan pimpinan. Untuk itu, ia mengatakan, sekalipun dilantik secara definitif, namun kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala.
“Pasti saja kami akan melaksanakan peninjauan secara berkala, maka para pejabat harus realisasi penyerapan harus berdampak pada kinerja organisasi dan pelayanan terhadap masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, para pejabat juga diminta agar mendukung penuh proses dalam rangka pencapaian kinerja yang tertuang dalam 12 program prioritasnya antara lain, pemilihan anggota MRP, pengangkatan DPRP dan DPR kabupaten, pemilu 2024 dan konflik-konflik sosial di wilayah Papua Tengah.
“Saya tegaskan bahwa kita harus menjadi satu kesatuan di bawah satu komando, tidak ada komando lain selain saya (ibu Pj Gubernur). Sehingga tidak boleh ada oknum-oknum pejabat atau ASN yang menjadi provokator yang hendak perkeruh situasi di setiap masalah yang ada,” kata dia.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan proses pendefinitifan jabatan administrator bagi eselon III dan pengawa bagi eselon IV.
“Proses ini juga melalui tahapan persetujuan di BKN dan Kemendagri yang saat ini sedang berjalan dengan memperhatikan kepangkatan, spesifikasi, pendidikan dan riwayat pekerjaan,” ucapnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
