Jayapura, Jubi – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Komando Daerah Pertahanan IX Markas Emas Topo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah menyatakan menolak dukungan United Liberation Movement For West Papua dan Majelis Rakyat Papua terhadap wacana Jeda Kemanusiaan dan dialog damai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Hal itu dinyatakan pimpinan TPNPB Markas Emas Topo, Brigjen Derek Daud Nawipa.
Nawipa menyatakan pihaknya tidak membutuhkan dialog Jakarta – Papua untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua. “Kami TPNPB membutuhkan intervensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Kami tolak dialog [dan] Jeda Kemanusiaan yang [akan] dilakukan oleh Komnas HAM. Kami membutuhkan pengembalian hak kedaulatan bangsa West Papua,” kata Nawipa, Senin (5/12/2022).
Nawipa mengatakan pada momentum 1 Desember 2023, pihaknya memperingati hari lahirnya embrio negara Papua Barat. Ia menyatakan TPNPB akan mengumumkan perang total, dan meminta warga non Papua meninggalkan Tanah Papua.
“Kami TPNPB tetap konsisten kepada pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh manajemen markas pusat. Sebagai pertahan, kami siap hadapi musuh kami dalam tahapan evolusi maupun revolusi total, sampai Papua merdeka,” katanya.
Nawipa menyatakan TPNPB menolak segala bentuk tawaran Jakarta dan kelompok yang mengikuti pernyataan Jakarta hanya untuk menghambat perjuangan Papua merdeka. “Tanah Papua milik rambut keriting kulit hitam. [Warga] non Papua kami tidak izinkan, segera kosong dari tanah air West Papua,” katanya.
Ia meminta Amerika Serikat, Belanda, dan Perserikatan Bangsa Bangsa segera mengembalikan hak kedaulatan bangsa West Papua. Nawipa mengajak seluruh pasukannya membangun kekuatan dalam menghadapi Indonesia, dengan mengikuti komando TPNPB Komando Daerah Pertahanan IX Markas Emas Topo.
“Seluruh pasukan [harus] konsisten, semangat dalam arena perjuangan maupun lapangan bergerilya, tidak menyerah untuk menyalakan api revolusi. Negara West Papua Barat telah menjadi suatu negara yang sampai saat ini belum diakui Indonesia, Belanda Amerika Serikat, dan negara adikuasa [karena ada] kepentingan kapitalisme,” katanya. (*)