Jayapura, Jubi – Koordinator Papuan Obervatory for Human Rights atau POHR, Thomas Syufi, menyatakan tanpa melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB maka sulit menjalankan Jeda Kemanusiaan yang telah disepakati oleh ULMWP, MRP, dan Komnas HAM RI di Jenewa, Swiss, pada 11 November 2022.
“Jeda kemanusiaan itu harus disetujui oleh aktor utama [yang berkonflik] TPNPB,” kata Syufi kepada Jubi, pada Senin (28/11/2022).
Syufi menyatakan berbicara Jeda Kemanusiaan harus melibatkan pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat walaupun United Liberation Movement for Papua atau ULMWP adalah wadah representasi dari semua faksi perjuangan Papua telah menyepakati Jeda Kemanusiaan itu. Sebab saat ini yang sedang berkonflik itu aktor utamanya adalah TPNPB.
“Berbicara Jeda Kemanusiaan tapi masih ada penembakan terus berlangsung itu sia-sia saja,” ujarnya.
Syufi menyatakan apa pun alasannya Tentara Pembebasa Nasional Papua Barat harus terlibat dan dilibatkan dalam setiap keputusan dari ULMWP agar tidak terjadi perpecahan pandangan dan sikap soal Jeda Kemanusiaan. Syufi menyampaikan untuk itu walaupun Jeda Kemanusiaan telah disepakati perlu ada pernyataan langsung dari Presiden RI. Pernyataan langsung Presiden dinilai bisa menyakinkan pihak TPNPB.
“Karena mereka [TPNPB dan TNI/POLRI] sebagai aktor yang berkonflik. Tentu yang berkapasitas bicara soal Jeda Kemanusiaan adalah Presiden Jokowi. Maka Presiden Jokowi harus resmi mengeluarkan statemen untuk Jeda Kemanusiaan di Papua sehingga jelas dan ini bisa meyakinkan pihak TPNPB,” katanya.
Sebelumnya Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat menganggap rencana Jeda Kemanusiaan yang baru saja disepakati oleh United Liberation Movement for Papua (ULMWP), Komnas HAM RI, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada tanggal 11 November 2022 adalah sia-sia saja.
“Jeda Kemanusiaan yang telah ditandatangani oleh ULMWP, MRP, dan KOMNAS HAM RI di Genewa-Swiss adalah sia-sia dan hal itu sama dengan Perjanjian New York [New York Agreement 15 Agustus 1961]. Itu artinya usaha mereka sia-sia atau menjaring angin, karena mereka tidak libatkan aktor utama konflik bersenjata di Papua yaitu Kelompok Kombatan KOMNAS TPNPB-OPM” dan TNI/Polri,” kata Sebby Sambom kepada Jubi, Selasa (15/11/2022) pagi.
Sebby mengatakan perang antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dengan militer dan polisi Indonesia akan terus berlanjut karena perang tersebut adalah perang pembebasan nasional bagi TPNPB.
“Saya tegaskan korban akan terus berjatuhan di kedua pihak yang berkonflik. Kelompok [yang bersepakat] ini akan disalahkan oleh semua pihak, karena MoU mereka tidak libatkan aktor utama,” ujarnya. (*)