Komisi Somatua Intan Jaya minta Pemerintah Indonesia tarik pasukan militer

Ilustrasi TNI
Ilustrasi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi Komunitas Mahasiswa Independen ,Somatua Intan Jaya, Feri Belau meminta pemerintah Indonesia segera tarik militer dari Bumi Migani, Kabupaten Intan Jaya. Termasuk di seluruh tanah Papua.

“Berdasarkan dialog mahasiswa dengan warga pengungsian di Nabire dan Intan Jaya, warga yang mengungsi mereka ingin kembali ke kampung halamannya. Karena mereka takut militer Indonesia yang terkadang tembak membabi buta dan warga sipil menjadi korban tembak,” katanya kepada Jubi di Waena, Selasa (2/8/2022).

banner 400x130

Belau mengatakan, masyarakat Intan Jaya yang berada di pengungsian , minta pulang ke kampung halaman mereka. Sebab mereka kesulitan menyesuaikan hidup di kota.

“Sebab mereka harus menyesuaikan dengan cara hidup di kota yang berbelit- belit. Mereka tidak punya lokasi dan tinggal bergantung kepada keluarga mereka,”katanya.

Belua mengatakan, berdasarkan pengakuan dari warga, keberadaan militer membuat masyarakat takut bekebun.

Baca juga: 

Demi jaga citra, negara diminta tarik pasukan non organik dari Intan Jaya-Paniai

“Karena TNI/POLRI mereka susah membedakan mana masyarakat sipil dan TPNPB. Sehingga mereka main tembak sembarangan,” katanya.

Belau menilai, kehidupan masyarakat Migani yang berada di pengungsian, adalah potret buruk kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Sebab masyarakat ditelantarkan tanpa ada bantuan serius dari pemerintah. Pemerintah sudah melanggar HAM,” katanya.

Belau mendesak DPRD, DPRP, Pemerintah, Gereja Adat Pemuda semua harus sepakat untuk tarik militer dari kabupaten Intan Jaya, memulangkan masyarakat tidak berdosa ini ke kampung halaman mereka.

“Jangan pemerintah bicara lain masyarakat bicara lain, kemudian DPRD, MRP, bicara lain semua harus satu pendapat demi keberlangsungan hidup masyarkat Papua di tanah mereka sendiri,” katanya.

Belum lama ini Peneliti Imparsial Hussein Ahmad, meminta Presiden Joko Widodo menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua. Tujuannya untuk meredam kekerasan yang sering terjadi di kawasan tersebut.

Pernyataan Hussein disampaikan saat merespons arahan Presiden Joko Widodo yang ingin pelbagai masalah di Papua selesai tanpa senjata.

“Kebijakan ini harus dibuktikan dengan menarik seluruh pasukan TNI Non Organik yang berasal dari luar Papua untuk mengurai eskalasi kekerasan yang terjadi,”kata Hussein.

Menurut Hussein, yang dibutuhkan saat ini upaya meredam kekerasan dan menciptakan ‘jeda kemanusiaan’ di Papua. Salah satu cara adalah menghentikan kontak senjata antara pemerintah dengan KKB yang sering terjadi saat ini.

Selain itu, Hussein menyebut keamanan Papua harus diserahkan aparat keamanan organik. “Hal itu untuk memberikan kesempatan warga sipil terdampak konflik kembali ke kehidupan normal sehari-hari,”. (*)

Editor: Syam Terrajana

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250