Jayapura, Jubi – Ratusan warga dari Kabupaten Jayapura yang ingin mengikuti demonstrasi yang dimobilisasi Koalisi Rakyat Papua Save LE di Kota Jayapura pada Selasa (20/9/2022) diadang polisi di gapura batas Kota Jayapura. Mereka akhirnya batal berunjuk rasa di Kota Jayapura, dan membacakan pernyataan dukungan bagi Gubernur Papua, Lukas Enembe di batas Kota Jayapura.
Ratusan warga dari arah Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, gagal bergabung dengan massa pendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menggelar demonstrasi di Kota Jayapura. Mereka akhirnya duduk di depan pasukan pengendali massa dan mobil water cannon Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota, dan menggelar panggung orasi di sana dan membacakan pernyataan sikap mereka.
Dalam pernyataan sikapnya, para pendukung Gubernur Papua itu meminta Presiden Joko Widodo agar menghentikan proses hukum dugaan penerimaan gratifikasi yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe. Massa Koalisi Rakyat Papua Save LE itu juga meminta KPK menghentikan kriminalisasi dan pembunuhan karakter Lukas Enembe maupun pejabat Papua yang lain.
Massa pendukung Lukas Enembe juga minta Jokowi memberikan jaminan hak hidup dan konstitusional kepada Lukas Enembe, terlepas dari jabatan sebagai Gubernur Provinsi Papua. Jokowi juga didesak mencopot Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua KPK yang dinilai sedang memainkan peran sebagai aktor politik.
Para pendukung Lukas Enembe menegaskan apabila Presiden Joko widodo tidak menanggapi pernyataan ini, mereka akan mengusir semua warga pendatang yang ada di Tanah Papua agar kembali ke daerah mereka masing-masing. “Demikian pernyataan sikap akar rumput rakyat Papua dan rakyat Nusantara yang tergabung di dalam Koalisi Rakyat Papua Save LE,” kata Koordinator Umum, Asri Gombo saat membacakan pernyataan sikap tersebut.
Presiden Gereja Gereja Baptis West Papua, Pdt Dr Socratez Sofyan Yoman ketika ditemui di batas Kota Jayapura menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sedang panik karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, termasuk kasus mutilasi di Mimika serta penganiayaan di Kabupaten Mappi yang diketahui komunitas internasional. Menurutnya, pemerintah sedang berusaha menghindari sorotan komunitas internasional dengan berupaya melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe.
“Negara tidak boleh membelokan masalah HAM dengan kriminalisasi terhadap pejabat Papua seperti Jhon Ibo, Bernabas Seubu, Etinus Omaleng, Riki Ham Pagawak, dan Lukas Enembe. Mereka sedang menebang pemimpin atau pilar-pilar penting Papua,” kata Yoman kepada wartawan.
Menurut Yoman, pemerintah harus lebih serius menangani pelanggaran HAM di Tanah Papua, sesuai dengan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Menurutnya, upaya mengalihkan isu pelanggaran HAM dengan melakukan kriminalisasi terhadap pejabat Papua tidak akan menyelesaikan persoalan Papua.
Yoman mengatakan seharusnya Lukas Enembe dibiarkan menyelesaikan masalah jabatan dengan baik. “Harus melihat dari sisi kemanusiaan. Pak Lukas Enembe sudah mengabdi untuk bangsa ini. Biarkan dia [Lukas Enembe] selesaikan tugas dengan damai dan aman,” ujarnya.
Pantuan Jubi di lapangan, pada pukul 15.00 WP massa pendukung Lukas Enembe yang tertahan di batas Kota Jayapura itu mulai membubarkan diri, dan pulang menuju arah Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura. Aktivitas lalu lintas yang sempat dihentikan juga berangsur-angsur kembali normal. (*)