Jayapura, Jubi – Ratusan warga dari Kabupaten Jayapura yang akan mengikuti demonstrasi yang dimobilisasi Koalisi Rakyat Papua Save LE di Kota Jayapura pada Selasa (20/9/2022) dan diadang polisi di gapura batas Kota Jayapura akhirnya menggelar panggung orasi di sana. Para koordinator lapangan dan aktivis yang ada di sana bergantian berorasi, mempertanyakan penetapan Gubernur Papua, Lukas Enembe menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp1 miliar.
Ratusan warga dari arah Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, gagal bergabung dengan massa pendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menggelar demonstrasi di Kota Jayapura. Mereka akhirnya duduk di depan pasukan pengendali massa dan mobil water cannon Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota, dan menggelar panggung orasi di sana.
Salah satu aktivis yang menjadi koordinator lapangan demonstrasi itu, Alexander Gobai berorasi dan menyatakan penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka korupsi merupakan diskriminasi terhadap pejabat Papua. “Hari ini aksi kita jelas, tuntutan kita jelas. Kami menuntut KPK stop mendiskriminasi pejabat Papua, terutama Lukas Enembe,” kata Gobai kepada massa aksi di batas Kota Jayapura.
Gobai juga mengkritik langkah aparat Polresta Jayapura Kota yang menghadang para pendukung Gubernur Papua dari Kabupaten Jayapura. “Dalam pertemuan yang dilakuan oleh koordinator lapangan [dan aparat keamanan], sudah diputuskan bahwa kita melakukan aksi di Kantor DPR Papua. Akan tetapi, kondisi hari ini di lapangan tidak seperti itu,” kata Gobai.
Akan tetapi, Gobai meminta para pendukung Lukas Enembe menahan diri, dan tidak melakukan tindakan anarkis. “Karena tujuan aksi kita jelas, kita aksi damai, tuntutan kita jelas. ‘Stop Kriminalisasi Gubernur Enembe’, itu tuntutan kita. Maka tidak ada yang boleh melakukan tindakan anarkis. Tidak ada yang melakukan gerakan tambahan. Kita satu komando, satu tujuan, satu jiwa untuk Lukas Enembe. Hidup rakyat Papua,” kata Gobai, disambut massa.
![Diadang polisi, massa dari Sentani akhirnya gelar orasi dukung Gubernur Papua di batas Kota Jayapura 2 Demonstrasi Pendukung Gubernur Papua](https://jubi.id/wp-content/uploads/2022/09/signal-2022-09-20-105019_002.jpeg)
Veri Ceko Kogoya sebagai salah satu koordinator lapangan demonstrasi itu juga menyatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe telah bekerja dengan baik di Tanah Papua. “Tetapi Negara mengkriminalisasi Lukas Enembe, tidak kasih penghargaan untuk Lukas. Itu salah. Seharusnya Negara kasih penghargaan kepada Lukas. Namun, Negara malah mengintimidasi Lukas, dan penjabat-pejabat Papua yang lain sedang diintimidasi,” kata Kogoya dalam orasinya.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua, Benyamin Gurik selaku penanggung jawab demonstrasi Koalisi Rakyat Papua Save LE yang juga tertahan di batas Kota Jayapura menyatakan kepada wartawan bahwa upaya kriminalisasi terhadap Lukas Enembe itu semakin jelas setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar keterangan pers bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Jakarta pada Senin (19/9/2022). Ia menilai keterangan pers itu upaya membunuh karakter Lukas Enembe.
“Itu sangat jarang terjadi dalam pengungkapan kasus [korupsi] di Indonesia. Kami baru hari ini melihat KPK seperti menjadi boneka pemerintah, ikut bermain-main menggiring opini, membentuk opini. Hari ini, Gubernur hanya menjadi tersangka kasus gratifikasi, tapi opini dibangun liar, melibatkan lembaga [dan] tokoh penting negara ini. Salah satunya, Menkopolhukam ikut bermain opini dalam [pengungkapan kasus] ini,” kata Gurik kepada wartawan di batas Kota Jayapura, Selasa.
Gurik mempertanyakan apa dasar Mahfud MD mengumumkan berbagai dugaan korupsi yang belum diklarifikasi melalui proses penyidikan. “Menko menyebut [masalah] anggaran yang sampai hari ini masih opini. Menko juga bicara ada judi, itu masih opini, tapi Menko bicara itu untuk apa? Ternyata, Negara mengerahkan bukan saja [aparat] penegakan hukum, tetapi seluruh infrastruktur pemerintahan dikerahkan untuk menekan Gubernur Papua. Itu tidak benar, dan itu membuat kami melawan kriminalisasi itu,” kata Gurik.
Hingga berita ini diturunkan pada pukul 14.35 WP, massa dari arah Sentani itu masih bertahan di batas Kota Jayapura. Kendati hujan deras mengguyur, para koordinator lapangan di sana terus bergantian melakukan orasi. (*)
![banner 400x130 banner 400x130](https://jubi.id/wp-content/uploads/2024/12/Adv-Nataru-PTFI-1.png)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!