Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian luar Negeri untuk mensinkronisasi data penerima beasiswa Siswa Unggul Papua atau SUP yang ada di luar negeri. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua Selasa (4/6/2024).
Asisten I Pemprov Papua Yohanes Walilo menjelaskan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Direktur IPDN, yang juga sebagai staf khusus Menteri Dalam Negeri secara daring dengan Direktur Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
More Read
Yohanes Walilo mengatakan rapat yang dilakukan tersebut untuk menyamakan data penerima beasiswa SUP khusus mahasiswa Papua yang di luar negeri.
“Beberapa bulan lalu yang ditemukan itu terdapat beberapa data mahasiswa yang ada kesalahan penginputan data, artinya mahasiswa itu terdaftar di perguruan tinggi A tapi kuliahnya di perguruan tinggi yang lain,” kata Yohanes Walilo.
Walilo menyontohkan sebagian mahasiswa luar negeri ada yang mengambil cuti tapi tidak pernah memperbaharui datanya. Ada juga yang sudah bayar tahun lalu tapi tagihan masih muncul. Hal-hal seperti ini yang dirapatkan untuk samakan persepsi data agar tidak menjadi temuan.
“Karena seperti ini kita samakan persepsi data, agar jangan sampai jadi temuan saat kita pembayaran terjadi pendobelan bayar atau kelebihan bayar. Atau kita bayar tapi salah orang misalnya, yang begini-begini yang kita rapat untuk antisipasi terjadi kesalahan nanti,” katanya.
Yohanes Walilo juga menjelaskan penyelesaian beasiswa akan dibantu oleh pemerintah tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) dan sembilan kabupaten/kota Provinsi Papua, karena kondisi kemampuan keuangan daerah tingkat Provinsi tidak mencukupi.
“Tujuh kabupaten kota sudah, tapi tiga lainnya belum sehingga jika lewat dari waktu yang ditentukan maka Kementerian Keuangan akan melakukan pemotongan langsung sesuai kesepakatan,” ujar Asisten I Provinsi Papua itu.
Menurutnya terkait tunggakkan beasiswa SUP periode Juli – Desember 2023 itu sebagian yang mendesak sudah dibayarkan, dan sebagian dalam proses pembayaran termasuk juga pembayaran periode Januari – Juni 2024.
“Sebagian mahasiswa yang mendesak sekali karena mau wisuda itu kami sudah bayar. Hanya sebagian yang kuliah normal akan kami bayarkan dengan tagihan dari semua kota studi,” katanya.
Walilo menambahkan Pemprov Papua berharap sesuai kesepakatan, baik DOB maupun kabupaten kota berdasarkan keputusan bersama, dapat membantu Pemprov Papua dengan menghibahkan bantuan khusus kepada untuk menyelesaikan pembayaran.
“Karena Program Beasiswa ini kita akan bayar sampai 2026 baru selesai. Harapan kami setelah selesai programnya semua akan serahkan full ke DOB dan kabupaten kota masing-masing,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
