Jayapura, Jubi- Seorang pakar politik Fiji telah mengklaim, perombakan kabinet yang mahal yang dilakukan Perdana Menteri Sitiveni Rabuka adalah perebutan kekuasaan dan upaya untuk mengubah citranya.
Perdana Menteri telah membujuk enam dari sembilan anggota oposisi (yang membentuk kelompok 9 atau G9), untuk bergabung dalam barisannya, sebuah aliansi yang berpotensi membuat kedua mitra koalisinya tidak diperlukan. Dikutip dari laman rnz.co.nz, Kamis (16/1/2025).
Profesor Steve Ratuva mengatakan, langkah tersebut memberi Rabuka angka-angka untuk mendiktekan dengan tepat apa yang ia inginkan menjelang Pemilihan Umum pada Desember 2026.
Rabuka berpendapat bahwa keputusan ini adalah hak Perdana Menteri untuk menunjuk menteri dan asisten menteri.
Sosiolog politik Universitas Canterbury (UC) Selandia Baru Profesor Ratuva, yakin ini juga merupakan upaya untuk mengubah citra dan melepaskan diri dari skandal dan krisis yang telah mengganggu pemerintah dalam beberapa minggu terakhir.
Dibentuk pada Juli 2024 setelah pencabutan pendaftaran partai FijiFirst, G9 memisahkan diri dari Kaukus Oposisi, yang dipimpin oleh Inia Seruiratu, seperti yang dilaporkan oleh Fiji Sun.
Dukungan mereka oleh Parlemen memperkenalkan dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Konstitusi Fiji tahun 2013 tidak membahas skenario anggota parlemen lintas partai yang berpihak pada Pemerintah.
Perdana Menteri Rabuka sebelumnya, telah mengisyaratkan kesediaannya untuk menjajaki aliansi dengan G9.
“Baginya (Rabuka), ini mungkin merupakan cara untuk memastikan bahwa wajah-wajah baru, ide-ide baru, dan strategi-strategi baru dapat menutupi sebagian tantangan sangat signifikan yang tengah dihadapi pemerintah,” kata Ratuva.
Namun, ia mengatakan patut dipertanyakan apakah Rabuka akan mendapat cukup dukungan untuk mengubah Konstitusi 2013 yang kontroversial itu.

Tiga anggota DPR yang telah dilantik sebagai menteri kabinet adalah:
· Iowane Naivalurua: Menteri Kepolisian
· Viliame Naupoto: Menteri Imigrasi
· Moses Bulitavu: Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Tiga anggota parlemen lainnya akan menjabat sebagai asisten menteri:
· Naisa Tuinaceva: Asisten Menteri Transportasi
· Josaia Niudamu: Asisten Menteri Kehakiman
· Aiki Bia, Asisten Menteri Informasi
Kenaikan mereka ke posisi pemerintahan telah memicu reaksi keras di negara tersebut dan mengubah lanskap politik Fiji.
Profesor Ratuva mengatakan kepada Margot Staunton bahwa ini penting karena beberapa alasan.
Kritik atas pengangkatan
Aseri Radrodro, pemimpin mitra koalisi SODELPA dan Menteri Pendidikan, mengatakan tidak ada konsultasi mengenai pengangkatan anggota G9 ke posisi menteri.
“Tanpa SODELPA, pemerintahan koalisi tidak akan ada di sini,” kata Radrodo.
“Keputusan sepihak seperti itu dapat menimbulkan kecurigaan di antara mitra.”tambahnya.
Jaksa Agung Graham Leung menggambarkan, perombakan ini sebagai “wilayah yang belum dipetakan,” dan mengatakan “jika Konstitusi tidak melarangnya, maka ini menjanjikan”.
Pemimpin Unity Fiji Savenaca Narube mengklaim biaya perombakan bisa mencapai FJ$3 juta atau NZ$2,3 juta.
“Perdana Menteri kembali membuat rakyat membayar kelangsungan hidup politiknya dengan menambah lagi ukuran Kabinet yang sudah gemuk dengan orang-orang yang bahkan tidak dipilih menjadi anggota parlemen, oleh ketiga partai dalam koalisi,”katanya.
Anggota parlemen oposisi Premila Kuma menuduh Rabuka mengabaikan salah satu janji pra-Pemilunya.
“Apa yang terjadi dengan janji mereka untuk mengurangi ukuran pemerintahan dan memangkas biaya?” katanya.
“Ini bukan perombakan kabinet. Ini adalah dana talangan bagi menteri dan asisten menteri yang berkinerja buruk dan tetap menjabat, menikmati fasilitas yang semuanya mengorbankan rakyat Fiji yang bekerja keras.”tambahnya.
Mantan perdana menteri, Mahendra Chaudhry, mengatakan perombakan itu tidak dapat dibenarkan mengingat kondisi ekonomi dan keuangan publik yang kritis.
“Tampaknya pertimbangan utama Perdana Menteri di sini adalah untuk mengamankan posisinya yang sensitif,” kata pemimpin Partai Buruh Fiji.
“Saya tidak percaya bahwa perubahan yang dangkal seperti itu akan memberikan keringanan bagi rakyat dari masalah kronis biaya hidup yang tinggi, pengangguran, kemiskinan, meningkatnya angka kejahatan, korupsi, dan rusaknya infrastruktur,”tambahnya.
Pemerintahan saat ini telah berkembang menjadi 34 menteri dan asisten menteri, salah satu yang terbesar dalam sejarah Fiji, dengan 22 menteri kabinet dan 12 asisten menteri.
Tanggapan Rabuka terhadap penunjukan
Rabuka mengatakan beberapa media mempertanyakan konstitusionalitas pengangkatan yang dilakukan. “Untuk memperjelas, adalah hak prerogatif Perdana Menteri untuk menunjuk menteri dan asisten menteri,” katanya.
“G9 sebelumnya adalah anggota partai politik (FijiFirst) yang sekarang sudah tidak terdaftar lagi, jadi mereka telah menjadi anggota Parlemen yang independen berdasarkan Undang-Undang Partai Politik.”katanya.
“Sebagai anggota independen di Parlemen, mereka adalah agen bebas. Meskipun Konstitusi tidak mengizinkan pindah partai atau pindah perahu, sebagai anggota independen, mereka pada dasarnya bebas memilih siapa yang akan bergabung, baik Pemerintah maupun Oposisi,” kata Rabuka.(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!