Jayapura, Jubi – Partai-partai pro dan anti-kemerdekaan di Kaledonia Baru berkomitmen pada kesepakatan “bersejarah” mengenai status politik masa depan wilayah Pasifik Prancis. Hal ini telah ditetapkan, dan untuk pertama kalinya, ada sebuah “negara” dalam wilayah Prancis.
Perjanjian setebal 13 halaman tersebut, yang secara resmi diberi judul Proyek Perjanjian Masa Depan Kaledonia Baru, merupakan hasil negosiasi alot selama 10 hari antara pihak pro dan kontra kemerdekaan warga Kanak. Pertemuan antar kedua kubu berlangsung secara tertutup di sebuah hotel di kota kecil Bougival, di pinggiran kota Paris. Demikian dikutip jubi.id dari laman internet RNZ Pasifik, Minggu (13/7/2025).
More Read
Pembicaraan tersebut diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, setelah serangkaian pembicaraan sebelumnya antara Februari hingga Mei 2025 gagal menghasilkan kesepakatan.
Setelah membuka perundingan pada 2 Juli 2025, Macron menyerahkannya kepada Menteri Luar Negeri, Manuel Valls, untuk diawasi. Valls berhasil mempertemukan semua pihak di meja yang sama pada awal tahun ini.
Dalam pidato pembukaannya awal bulan ini, Macron menegaskan perlunya memulihkan perekonomian Kaledonia Baru yang terpuruk menyusul kerusuhan yang merusak dan mematikan pada Mei 2024.
Ia mengatakan Prancis siap mempelajari solusi apa pun, termasuk “negara asosiasi” untuk Kaledonia Baru.
Selama hari-hari berikutnya, semua pelaku politik saling bertukar pandangan di bawah kerahasiaan yang ketat.
Meskipun gerakan pro-kemerdekaan, beserta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS), tetap bersikeras bahwa mereka hanya akan menerima “kedaulatan penuh”, partai-partai pro-Prancis sebagian besar berargumen bahwa tiga referendum yang diadakan antara tahun 2018 dan 2021 telah menyimpulkan bahwa mayoritas warga Kaledonia Baru menginginkan wilayah itu tetap menjadi bagian dari Prancis. Hasil tersebut, menurut mereka, harus dihormati sebagai hasil demokratis dari ketiga konsultasi itu.
Dalam konteks konfrontatif ini, yang mengakibatkan latar belakang radikalisasi di Kaledonia Baru dan akhirnya menyebabkan kerusuhan 2024, pertemuan puncak Bougival dijuluki sebagai “pertemuan puncak kesempatan terakhir”.
Pada Sabtu (12/7/2025) dini hari, tepat sebelum pukul 07.00 pagi waktu Paris (pukul 17.00 waktu Selandia Baru), setelah semalam tanpa tidur, rahasia seputar perundingan Bougival akhirnya terungkap melalui pengumuman dari Valls. Ia menulis dalam rilisnya bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam perundingan telah menandatangani dan “berkomitmen untuk menyampaikan dan mempertahankan teks (perjanjian) sebagaimana adanya, mengenai masa depan Kaledonia Baru.”
Valls mengatakan ini adalah “komitmen besar yang dihasilkan dari kerja negosiasi panjang, di mana mitra Kaledonia Baru membuat pilihan antara keberanian dan tanggung jawab.”
Dokumen yang dirilis dan ditandatangani oleh hampir 20 politisi itu merinci makna kesepakatan bagi masa depan Kaledonia Baru.
Dalam pembukaannya, kesepakatan baru ini menekankan bahwa Kaledonia Baru “sekali lagi bertaruh pada kepercayaan, dialog, dan perdamaian” melalui “organisasi politik baru, kedaulatan yang dibagi secara lebih luas, dan fondasi ekonomi serta sosial” untuk “nasib bersama yang diciptakan kembali”.
Penduduk Kaledonia Baru akan diminta menyetujui perjanjian tersebut pada Februari 2026.
Jika disetujui, teks tersebut akan menjadi inti dari “undang-undang organik khusus” yang harus disahkan oleh Kongres setempat.
Hal itu kemudian perlu didukung oleh Parlemen Prancis dan diabadikan dalam pasal khusus Konstitusi Prancis.
Isi Perjanjian
Salah satu perkembangan paling penting dalam status masa depan Kaledonia Baru adalah gagasan “Negara Kaledonia Baru”, di bawah rezim yang tetap menjadikannya bagian dari Prancis, tetapi dengan kewarganegaraan ganda (Prancis dan Kaledonia Baru).
Rumusan lain yang digunakan untuk perubahan status adalah sui generis yang dalam bahasa Latin hukum berarti evolusi yang unik dan tak tertandingi.
Hal ini akan diformalkan melalui undang-undang dasar yang harus didukung oleh Kongres Kaledonia Baru (Parlemen) dengan mayoritas tiga perlima dari total 56 anggota.
Teks tersebut juga membayangkan transfer bertahap kewenangan utama yang saat ini masih dipegang Prancis (seperti hubungan internasional), tetapi tidak mencakup bidang pertahanan, mata uang, atau keadilan.
Dalam diplomasi, Kaledonia Baru akan diberi wewenang untuk menjalankan urusannya sendiri, tetapi “sesuai dengan komitmen internasional dan kepentingan vital Prancis”.
Dalam bidang pertahanan, meskipun masih di bawah kendali Prancis, Kaledonia Baru akan “secara kuat” dikaitkan, diajak berkonsultasi, dan terus diberi informasi terkait strategi dan tindakan Prancis di kawasan Pasifik.
Untuk urusan kepolisian dan ketertiban umum, Kaledonia Baru berhak membentuk pasukan keamanan provinsi dan tradisional sendiri, di samping badan penegak hukum nasional Prancis.
Isu Daftar Pemilih
Isu sensitif mengenai daftar pemilih Kaledonia Baru dan syarat kelayakan untuk memilih dalam pemilu lokal (termasuk tiga Majelis Provinsi) juga dibahas dalam perjanjian ini.
Masalah ini dianggap sebagai pemicu utama kerusuhan Mei 2024. Saat itu, gerakan pro-kemerdekaan khawatir perubahan ketentuan pemilih akan menempatkan komunitas adat Kanak dalam posisi minoritas.
Kini disepakati bahwa daftar pemilih akan dibuka sebagian untuk warga yang lahir setelah 1998.
Sebelumnya, daftar dibekukan pada 2007 dan hanya mencakup mereka yang lahir sebelum 1998, yaitu tanggal penandatanganan Perjanjian Nouméa.
Menurut ketentuan baru, warga yang bisa menjadi pemilih termasuk mereka yang sudah memiliki hak suara lokal, anak-anak mereka, atau orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun berturut-turut, atau yang telah menikah/hidup bersama dengan warga negara yang memenuhi syarat selama sedikitnya lima tahun.
Pemilu Provinsi Ditunda
Pemilu provinsi yang semestinya dilaksanakan paling lambat 30 November 2025 akan ditunda lagi (untuk ketiga kalinya) ke Mei–Juni 2026.
Kesepakatan ini juga menekankan pembangunan kembali ekonomi, dengan fokus pada generasi muda yang merasa tersisih dari sistem.
Salah satu target utama adalah membawa utang publik Kaledonia Baru ke tingkat berkelanjutan. Setelah kerusuhan 2024, Prancis memberikan lebih dari satu miliar Euro dalam bentuk pinjaman.
Namun, beberapa pihak mengkritik bantuan ini sebagai penyebab utang jangka panjang yang berlebihan.
Isu Strategis Nikel
Topik utama lain adalah industri nikel yang telah mengalami penurunan tajam. Nikel adalah tulang punggung ekonomi Kaledonia Baru.
“Rencana strategis” akan menghidupkan kembali pabrik pengolahan nikel, terutama di provinsi Utara, serta memfasilitasi ekspor nikel mentah.
Prancis juga akan mendorong Uni Eropa agar memasukkan nikel Kaledonia Baru sebagai sumber daya strategis.
Reaksi Publik dan Politik
Pengumuman kesepakatan memicu reaksi cepat dari berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Prancis François Bayrou dan politisi lokal seperti Nicolas Metzdorf dan Sonia Backès.
Pihak pro-Prancis menyambut baik kesepakatan ini karena menjanjikan masa depan damai dan stabil.
Dari pihak pro-kemerdekaan, Victor Tutugoro (UNI–UPM) mengatakan bahwa kesepakatan ini adalah hasil dari komitmen semua pihak untuk mengesampingkan ego dan bekerja demi negara.
Simbol Perubahan Zaman
Sebelum kembali ke Kaledonia Baru, Presiden Macron menerima seluruh delegasi di Istana Élysée untuk mengapresiasi pencapaian mereka.
Dalam momen simbolik, Emmanuel Tjibaou (putra Jean-Marie Tjibaou) mengepalkan tangan sebagai salam kepada Metzdorf, menggambarkan babak baru hubungan pro dan kontra kemerdekaan.(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
