Jayapura, Jubi – Pemimpin oposisi di Kepulauan Solomon, Matthew Wale mengecam Pemerintah Kepulauan Solomon yang dinilainya kurang mendukung penegakan hukum di negara Pasifik itu. Pernyataan itu disampaikan Wale setelah Direktur Kejaksaan Kepulauan Solomon, Andrew Kelesi mengumumkan kantornya tidak memiliki anggaran untuk mengikuti persidangan.
Pada Rabu (5/3/2025), Solomon Star mempublikasikan berita berjudul “Wale lashes out at gov’t over lack of support to DPP & Police” yang menyebut Kantor Kejaksaan Solomon dan polisi kekurangan anggaran. Pemberitaan itu menyatakan Kantor Kejaksaan Kepulauan Solomon bahkan harus membatalkan penuntutan sejumlah kasus, karena mereka tidak memiliki anggaran untuk mengikuti persidangan kasus itu.
More Read
Matthew Wale menyatakan kurangnya anggaran bagi Kantor Kejaksaan dan polisi Kepulauan Solomon itu berbahaya dan dapat menghilangkan kepercayaan publik kepada pemerintah. “Ini adalah tanda bahaya. Dengan pengungkapan laporan audit baru-baru ini, banyak investigasi dan audit lanjutan yang harus dilakukan, dan banyak dugaan praktik korupsi yang muncul. Itu hanya akan membunuh kepercayaan publik terhadap sistem untuk mengatasi kejahatan serius,” katanya.
Wale mengatakan Kementerian Kehakiman dan Hukum Kepulauan Solomon harus segera menangani masalah ini dan mendukung Kantor Kejaksaan. Ia mengatakan hal ini akan memastikan kasus kejahatan dituntut ke pengadilan, dan membangun kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan kerah putih.
Kekhawatiran terkini yang dikemukakan Kantor Kejaksaan Kepulauan Solomon semakin mengonfirmasi laporan kekurangan anggaran polisi. Kepolisian Kepulauan Solomon terkendala secara logistik dan finansial.
“Kantor saya mendapat informasi bahwa dukungan pemerintah terhadap polisi untuk melaksanakan tugasnya secara efektif sangat minim, atau bahkan tidak ada. Penyelidikan besar telah terhenti atau tertunda karena kurangnya dukungan logistik dan keuangan,” kata Wale.
Wale mengatakan penyelidik polisi dan jaksa memainkan peran penting dalam sistem peradilan. Jika Kepulauan Solomon ingin serius menangani kejahatan, kedua lembaga itu harus mendapat dukungan pemerintah.
Menurut Wale, investasi besar harus dilakukan pada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan kepolisian bergantung kepada kualitas layanan melalui dukungan pemerintah.
“Kepolisian seperti [pelayanan] pendidikan dan kesehatan, merupakan sektor penting dalam masyarakat kita yang memerlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah kita,” katanya.
Ia menegaskan pengumuman bahwa Kantor Kejaksaan Kepulauan Solomon kekurangan anggaran sangat memprihatinkan, karena terjadi di tengah penyelidikan kasus besar seperti korupsi. Wale mengapresiasi polisi dan jaksa yang tetap bekerja melayani rakyat meskipun tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
