Jayapura, Jubi – Duta Besar Kerajaan Belanda yang diakreditasi untuk Kepulauan Solomon, Yang Mulia Ardi Stoios Braken mengadakan pertemuan kunjungan kehormatan yang produktif dengan Perdana Menteri Yang Terhormat Jeremiah Manele MP di Honiara.
Perdana Menteri Manele menyambut HE Ardis dan menekankan bahwa kehadirannya melambangkan hubungan yang sehat antara Kepulauan Solomon dan Belanda, demikian dikutip jubi.id dari solomonstarnews.com, Senin (25/11/2024).
More Read
Perdana Menteri juga meyakinkan Yang Mulia Ardis tentang dukungan berkelanjutan Pemerintah Kepulauan Solomon selama masa jabatannya sebagai Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Kepulauan Solomon.
Perdana Menteri Manele menghargai kemitraan dan persahabatan Belanda selama bertahun-tahun melalui berbagai platform bilateral dan multilateral.
PM lebih lanjut menyatakan, kekhawatiran terbesar Kepulauan Solomon adalah Perubahan Iklim, ancaman terhadap Keamanan Nasional.
Ia menambahkan, berdasarkan kebijakan Pemerintah untuk Persatuan dan Transformasi Nasional, keterlibatan dengan mitra internasional bertujuan untuk mencapai tiga tujuan pembangunan yang luas yaitu Keamanan Nasional, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi.
Duta Besar Belanda Yang Mulia Ardis mengatakan, Kepulauan Solomon dan Belanda menghadapi prioritas dan tantangan yang sama seperti kerentanan terhadap Perubahan Iklim dan masalah maritim.
Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama adalah jalan ke depan. Ia menambahkan, Belanda dikenal akan keahliannya dalam pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, dan teknologi.
Perdana Menteri Manele menyatakan, teknologi terdepan dan inovatif Belanda dalam pengelolaan sumber daya air sungguh luar biasa.
Kepulauan Solomon tertarik untuk menjalin kerja sama mengenai cara mengurangi dampak kenaikan muka air laut dan erosi pantai di daerah pedesaan Kepulauan Solomon.
Kepulauan Solomon juga menyambut baik kerja sama dan kolaborasi di bidang Olahraga, Pariwisata, Perdagangan, dan Pendidikan.
Kepulauan Solomon dan Kerajaan Belanda menjalin hubungan diplomatik pada 1982 dengan Kedutaan Besar Belanda di Canberra yang diakreditasi untuk Kepulauan Solomon.
Nederlands Nieuw Guinea juga pernah punya relasi teknis dan diplomatik di Pasifik Selatan
Selama Belanda masih berkuasa di wilayah Papua Barat (Irian Jaya) dengan nama Nederlands Nieuw Guinea, kontak antara wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini semakin meluas dengan wilayah Pasifik Selatan sejak 1947- 1962.
“Hal ini sehubungan dengan dibentuknya South Pacific Comission (SPC) oleh pemerintah kolonial di wilayah Pasifik Selatan antara lain Inggris, Belanda, Prancis, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat,“ demikian dikutip dari buku berjudul Politik di Melanesia, oleh dosen Fisip UI jurusan Hubungan Internasional, Drs H Zulkifli Hamid, MSi.
Dia menulis saat itu wilayah Irian Jaya (Nederlands Nieuw Guinea) dimasukan sebagai wilayah yang mendapatkan bantuan teknik dan ekonomi dari komisi yang dibentuk oleh negara-negara kolonial itu.
Tak hanya bantuan teknis, dosen HI Fisip UI itu menyebutkan bahwa wakil-wakil dari Irian Jaya kala itu ikut pula dalam pertemuan tiga tahunan South Pacific Commision (SPC) yang berkantor pusat di Suva, Fiji.
“Di dalam pertemuan itu terdapat berbagai kegiatan, dari tukar menukar informasi sampai presentase kebudayaan, dengan demikian selama 15 tahun penduduk Irian Jaya (Nederland Nieuw Guinea) mempunyai hubungan yang lebih intensif, tidak hanya dengan penduduk PNG saja, melainkan dengan penduduk di wilayah Melanesia, dan bahkan wilayah di Pasifik Selatan secara keseluruhan,” tulis Hamid.
Sejak berdirinya SPC, sesuai dengan Perjanjian Canberra Australia, 1947 dalam buku berjudul Samudera Pasifik dalam Strategi Pertahanan dan Keamanan, yang ditulis Arnold Mampioper menyebutkan bahwa Nederlands Nieuw Guinea telah ikut dalam konfrensi SPC sejak tahun 1950 di Suva Fiji, lalu 1953 di Noumea Kaledonia Baru, 1956 Konfrensi di Suva Fiji, 1959 di Britania Baru, Rabaul PNG hingga 1962 di Pago-Pago ibukota Samoa Amerika sekarang.
“Sebenarnya pada 1965 direncanakan konfrensi SPC dilakukan di Hollandia (Jayapura) ibukota Nederlands Nieuw Guinea, tetapi 1 Mei 1963 wilayah ini menjadi bagian dari Indonesia,” demikian tulis Arnold Mampioper, mantan Pembantu Gubernur Irian Jaya Wilayah II (Manokwari, Sorong, Fakfak ).(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
