Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, berjanji untuk mengakhiri monopoli yang dimiliki Puma Energy atas pasokan bahan bakar di negara tersebut.
Selama lebih dari setahun, Puma telah berjuang untuk menyediakan bahan bakar yang cukup untuk memenuhi permintaan, yang menyebabkan kehabisan bahan bakar di stasiun-stasiun, antrean panjang pengendara, dan maskapai penerbangan membatalkan penerbangan.
More Read
“Puma menyalahkan kurangnya akses terhadap devisa yang cukup,” demikian dikutip Jubi dari rnz.co.nz, Sabtu (2/3/2024).
Pada Kamis (29/2/2024), pemerintah menerapkan Undang-Undang Layanan Esensial yang bertujuan untuk mengakhiri kekurangan tersebut.
Perdana Menteri James Marape mengatakan hal ini akan memungkinkan adanya kekuatan darurat untuk memaksa perusahaan bahan bakar dan sektor perbankan beroperasi demi kepentingan terbaik PNG.
Dia telah menunjuk wakilnya, John Rosso, untuk mengawasi perubahan tersebut, termasuk bekerja sama dengan Puma, Exxon Mobil dan TOTAL, serta Kumul Holdings Limited milik negara, untuk mengurangi kekurangan pasokan.
Hal ini termasuk mengizinkan pemasok lain untuk menggunakan fasilitas di kilang NapaNapa milik Puma.
Sementara itu, Perdana Menteri mengatakan Exxon Mobil telah mendatangkan bahan bakar tambahan, sementara pemerintah Australia memberikan bantuan untuk meningkatkan keamanan bahan bakar.
Marape menyalahkan krisis ini pada perjanjian tahun 1999 yang diberikan kepada pendahulu Puma, Interoil, yang memberinya kendali monopoli atas impor dan distribusi bahan bakar.
Dia mengatakan pemerintah sekarang berupaya mengakhiri monopoli itu.
“Kami memiliki perjanjian monopoli dengan Puma yang memiliki sebagian besar pasar kami, namun kami berupaya melalui jalur hukum untuk memisahkan monopoli tersebut,” kata Marape.
Dia mengatakan mereka juga akan mencari jaminan dari Bank PNG, Bank Sentral, bahwa terdapat cukup pasokan valuta asing ke bank-bank komersial di negara tersebut. (*)
