Jayapura, Jubi – Kekhawatiran akan potensi kerusuhan pada tanggal simbolis Kaledonia Baru pada 24 September mendatang, mendorong pembatasan yang lebih ketat di Kaledonia Baru dan pengerahan sejumlah besar personel keamanan Prancis.
Tanggal tersebut awalnya menandai apa yang disebut Prancis sebagai “pengambilalihan kepemilikan” Kaledonia Baru, pada tahun 1853. Demikian dikutip Jubi dari rnz.co.nz, Rabu (18/9/2024).
More Read
Sejak 2004, apa yang selama bertahun-tahun disebut oleh gerakan pro-kemerdekaan Kanak sebagai “hari berkabung” secara konsensual diubah namanya menjadi “Hari Kewarganegaraan” oleh pemerintah setempat, dalam sebuah langkah untuk menumbuhkan rasa inklusivitas dan takdir bersama.
Namun sejak kerusuhan yang berdarah dan mematikan meletus empat bulan lalu, pada tanggal 13 Mei, tanggal tersebut telah disebutkan beberapa kali oleh partai garis keras gerakan pro-kemerdekaan, Union Calédonienne (UC).
Sejak kerusuhan itu muncul, pemimpin UC Daniel Goa secara terbuka mengeklaim bahwa ia bermaksud menggunakan tanggal tersebut, untuk mendeklarasikan kemerdekaan sepihak kepulauan Pasifik Prancis.
Meskipun ada beberapa kantong perlawanan dan blokade jalan, termasuk di wilayah Nouméa Raya, Komisi Tinggi Prancis pada Jumat (13/9/2024) mengumumkan paket pembatasan, menggabungkan jam malam saat ini (pukul 10 malam hingga 5 pagi) dengan langkah-langkah baru.
Komisaris Tinggi Louis Le Franc mengatakan kepada media lokal: “Ada kekuatan yang cukup besar untuk memastikan bahwa hukum dan ketertiban akan berlaku… Saya bersikap bijaksana.”
“Saya telah meminta bala bantuan dan saya telah mendapatkannya”, katanya kepada radio lokal RRB pada Jumat (13/9/2024).
Ia mengatakan jumlah tersebut lebih banyak daripada jumlah yang pernah dikirim (ke Kaledonia Baru) bahkan pada masa-masa tersulit tahun 1984–1988 (ketika Kaledonia Baru berada dalam keadaan pemberontakan hampir seperti perang saudara).
Le Franc merinci bahwa kontingen keamanan yang dikerahkan akan terdiri dari “hampir tujuh ribu” personel, termasuk polisi bergerak, polisi (untuk “melindungi wilayah sensitif”) dan militer.
Jenderal Nicolas Mathéos, yang memimpin polisi Prancis di Kaledonia Baru, juga menekankan bahwa dia tetap bertekad. Berbicara pada Senin (16/9/2024) di TV lokal Caledonia, ia mengatakan bala bantuan itu datang karena Negara (Prancis) “Telah melakukan segala cara yang diperlukan untuk memastikan tanggal 24 September dan hari-hari sebelumnya berlangsung dalam suasana yang tenang”.
“Kaledonia Baru sekarang butuh ketenangan; butuh pembangunan kembali; butuh keyakinan akan masa depannya setelah krisis kekerasan ini,” katanya.
“Kami akan mengerahkan pasukan untuk menjaga wilayah, mengontrolnya, termasuk di jalan raya, agar hari ini menjadi hari perdamaian,” ujarnya.
“Karena tidak ada seorang pun yang ingin mengalami mimpi buruk bulan Mei lagi,” katanya.
Jenderal mengatakan bala bantuan telah tiba. “Untuk gendarmerie, ini hampir 40 unit yang dimobilisasi,” katanya.
“Ketertiban umum akan dijaga, pada tanggal 24 September, sebelum tanggal 24 September, dan setelah tanggal 24 September,” tambahnya.
Jam malam itu sendiri, yang telah dilonggarkan secara bertahap selama beberapa minggu terakhir, kini kembali ke durasi yang lebih ketat yaitu pukul 6 sore hingga 6 pagi untuk seluruh Kaledonia Baru, khususnya mengenai periode 21 hingga 24 September (yang juga merupakan akhir pekan panjang).
Tindakan tambahan termasuk larangan semua pertemuan publik di Nouméa dan pinggirannya.
Kepemilikan, pengangkutan dan penjualan senjata api, amunisi dan alkohol juga tetap dilarang hingga 24 September.
Distribusi dan transportasi bahan bakar tunduk pada pembatasan, Komisi Tinggi Prancis mengatakan dalam rilis pada Jumat (13/9/2024).
Komisaris Tinggi Louis Le Franc mengatakan kepada media lokal bahwa tindakan tersebut diambil karena keadaan saat ini dan munculnya beberapa unggahan di media sosial yang “menyerukan gangguan ketertiban umum pada 24 September 2024”.
“Dalam situasi seperti itu, pelarangan peredaran…adalah tindakan yang dapat secara efektif mencegah terganggunya ketertiban umum,” katanya.
Namun, pembatasan tersebut tidak berlaku bagi orang yang dapat memberikan bukti bahwa mereka perlu pindah dalam jam terlarang untuk keperluan profesional, keadaan darurat medis, perjalanan udara dan laut domestik atau internasional.
Sementara itu, delegasi bipartisan dari Kaledonia Baru dijadwalkan melakukan perjalanan ke Paris minggu depan untuk bertemu pejabat tinggi, termasuk presiden kedua Majelis Parlemen, media Prancis melaporkan.
Delegasi Kaledonia Baru dijadwalkan melakukan perjalanan dari 23 September hingga 4 Oktober. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
