Jayapura, Jubi – Di Papua Nugini, pemerintah nasional menyalurkan jutaan kina ke sektor pemerintah tingkat lokal. Dana ini digunakan untuk menutupi layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan infrastruktur.
Skema ini telah berjalan selama sekitar sepuluh tahun–dimulain pada tahun 2014 – dengan 96 Otoritas Pembangunan Distrik (DDA) didirikan untuk mengelola pendanaan yang, sejak tahun lalu, masing-masing berjumlah 20 juta kina, per tahun.
More Read
Namun kelompok pengawas Act Now! menyuarakan kekhawatiran tentang pengelolaan uang ini, demikian dikutip jubi.id dari rnz.co.nz, Kamis (11/7/2024).
Juru bicara Act Now!, Eddie Tanago Paine, mengatakan tidak ada rencana, tidak ada dokumen yang tersedia untuk publik, yang menunjukkan kepada masyarakat bagaimana uang ini dibelanjakan.
“Masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana mereka akan mendapatkan manfaat dari uang publik ini. Perencanaan yang tepat di tingkat distrik kurang… yang menghambat penyediaan layanan di jantung masyarakat,” kata Tanago Paine.
Dana tersebut digunakan untuk menyediakan layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, tetapi hanya tujuh dari 96 DDA yang telah mengajukan Rencana Lima Tahun yang tersedia untuk umum. Sebanyak 14 DDA lainnya telah meluncurkan rencana, tetapi rencana tersebut, hingga saat ini, belum terbuka untuk pengawasan publik.
Periode lima tahun tersebut berjalan bersamaan dengan pemilihan umum nasional Papua Nugini atau PNG, jadi rencana ini seharusnya diserahkan segera setelah pemilihan umum tahun 2022.
“Tidak ada akuntabilitas dalam hal memberikan pembebasan, memberikan audit… jadi ini sangat, sangat memprihatinkan,” katanya.
Act Now! telah membuat situs web, DDA Watch, dengan tujuan meningkatkan akses dan akuntabilitas.
Tanago Paine berkata, “Jika Anda tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi pada uang Anda, saat itulah Anda akan bertanya mengapa hal-hal tidak terjadi.”
Katanya kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas maka rakyatlah yang menderita.
“Ini sudah berlangsung cukup lama dan kami menganggapnya biasa saja,” katanya.
“[Namun] itu tidak normal. Itu tidak normal, dan kami ingin semua orang bersikap tegas, karena bagian dari kontribusi sebagai sebuah organisasi adalah memastikan bahwa DDA ini transparan dan bertanggung jawab.”katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
