Jayapura, Jubi – Salah satu kandidat partai politik Pemilihan Umum (Pemilu) Kepulauan Solomon, Solomon Island United Party (UP), berjanji untuk mengevaluasi kembali Pakta Keamanan Kepulauan Solomon-Tiongkok, membangun kembali hubungan dengan Taiwan.
Selain itu mempertahankan Tiongkok sebagai mitra pembangunan Partai Persatuan Kepulauan Solomon (UP) telah menyatakan niatnya untuk menilai kembali perjanjian keamanan negara tersebut dengan Tiongkok jika Taiwan mendapatkan posisi dalam pemerintahan koalisi setelah pemilu April mendatang.
More Read
“Pemerintahan Koalisi Demokratik untuk Kemajuan (DCGA) sementara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare menandatangani pakta keamanan dengan Tiongkok pada tahun 2023, menyusul peralihan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019,” demikian dikutip Jubi dari solomonstarnews.com, Kamis (15/2/2024).
Penandatanganan pakta keamanan tersebut telah memicu kemarahan publik dan menimbulkan kekhawatiran dari Australia dan Amerika Serikat.
Perdana Menteri Sogavare membela keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan Strategi Keamanan Nasional (NSS) negara tersebut dan menekankan hak kedaulatan Kepulauan Solomon untuk memperluas kerja sama keamanannya.
Namun, Peter Kenilorea Junior, pemimpin sayap politik UP, menyatakan ketidaksetujuan partainya terhadap pengaturan keamanan saat konferensi pers di Honiara, Rabu (14/2/2024).
Kenilorea Jr menekankan bahwa perjanjian tersebut menciptakan ketegangan yang tidak perlu dan mengalihkan fokus karena alasan yang salah.
“Kita memasukkan diri kita ke dalam lapangan bermain di mana para raksasa berada dan kemudian kita menjadi rumput yang di atasnya raksasa ini berpijak. Jadi, kami ingin mengurangi ketegangan ini dan saya pikir salah satu cara adalah dengan menghilangkan pengaturan keamanan dengan Tiongkok,” katanya.
Kenilorea Jr mengklarifikasi bahwa UP tidak menganjurkan pengecualian Tiongkok sebagai mitra pembangunan.
Sebaliknya, dia mengatakan partai tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan diplomasi dengan mengundang lebih banyak kedutaan besar, seperti India dan Indonesia, untuk ditempatkan di Honiara.”
Kebijakan tersebut juga mencakup pemulihan hubungan dengan Taiwan.
“Kita perlu bekerja sama dan membutuhkan mitra sebanyak-banyaknya. Kami akan selalu menjadi penggerak, menetapkan agenda dan prioritas,” kata Kenilorea Jr.
UP, yang berada di bangku oposisi selama lima tahun terakhir, menyatakan aspirasinya untuk menjadi kontributor penting dalam pemerintahan berikutnya.
Partai tersebut berencana untuk mengungkap manifesto kebijakannya dan memperkenalkan kandidatnya dalam beberapa minggu mendatang.
Sekadar catatan, Peter Kenilorea Jr adalah seorang politikus Kepulauan Solomon. Ia adalah putra Peter Kenilorea, Perdana Menteri pertama Kepulauan Solomon. Kenilorea Jr terpilih menjadi anggota Parlemen Nasional Kepulauan Solomon pada 2019.
Peter Kenilorea Jr lahir sekitar 1973. Kenilorea Jr bersekolah di Su’u National Secondary School di Malaita, kemudian dipindahkan ke Wesley College, Auckland, di Selandia Baru. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Kenilorea Jr. mengejar gelar Sarjana Hukum di Universitas Waikato, melanjutkan ke Magister Hukum bidang Hukum Internasional di Universitas Nottingham di Inggris. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
