Jayapura, Jubi – Kejatuhan pemerintahan Perdana Menteri Prancis, Michel Barnier, akibat mosi tidak percaya pada 5 Desember 2024, memberi dampak signifikan terhadap situasi politik dan ekonomi di Kaledonia Baru.
Wilayah seberang laut Prancis ini, yang sudah dilanda kerusuhan dan kesulitan ekonomi, kini terperangkap dalam ketidakpastian yang semakin mendalam.
Kaledonia Baru telah menghadapi kerusuhan besar pada 13 Mei 2024, yang menyebabkan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai €2,2 miliar.
More Read
Lebih dari 600 bisnis hancur, menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan, dan memaksa banyak perusahaan untuk tutup. Sektor bisnis mengeluhkan lambannya bantuan dari pemerintah Prancis dan kurangnya kejelasan mengenai rencana pemulihan ekonomi yang dijanjikan.
Proses Pemulihan Terhambat
Satu bulan setelah kerusuhan, Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk membubarkan Majelis Nasional dan menyelenggarakan pemilu cepat.
Keputusan ini membuka peluang untuk membentuk pemerintahan baru yang dapat fokus pada pemulihan Kaledonia Baru. Pada 5 September 2024, Macron menunjuk Michel Barnier sebagai Perdana Menteri untuk memimpin pemerintahan sementara. Namun, hanya tiga bulan setelah dilantik, Barnier menghadapi mosi tidak percaya yang mengarah pada jatuhnya pemerintahannya.
Sejak dilantik, Barnier mengumumkan bahwa rencana amandemen konstitusional yang kontroversial terkait persyaratan kelayakan pemilihan lokal Kaledonia Baru tidak akan dilanjutkan.
“Saya mengumumkan bahwa kami tidak akan melanjutkan amandemen konstitusional untuk mengubah persyaratan kelayakan pada pemilihan lokal Kaledonia Baru,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers pada awal masa jabatannya.
Barnier juga menunjuk François-Noël Buffet sebagai Menteri Luar Negeri yang bertanggung jawab atas Kaledonia Baru. Dalam kapasitasnya, Buffet memimpin misi “dialog dan konsensus” yang diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara Kaledonia Baru dan pemerintah pusat Prancis. Buffet mengatakan, “Misi kami adalah memastikan dialog yang konstruktif untuk masa depan Kaledonia Baru, dan kami berkomitmen untuk melanjutkan upaya tersebut.”
Pada November 2024, kedua Presiden Parlemen Prancis, Gérard Larcher dan Yaël Braun-Pivet, mengunjungi Kaledonia Baru untuk membuka jalan bagi dimulainya kembali dialog politik. Larcher menyatakan, “Kami datang ke sini untuk mendukung proses politik yang sedang berlangsung di Kaledonia Baru, dan kami akan terus memperjuangkan gagasan kedaulatan bersama.”
Paket Bantuan Prancis untuk Pemulihan Ekonomi
Seiring dengan ketidakpastian politik, pemerintah Kaledonia Baru, di bawah pimpinan Presiden Louis Mapou, telah merancang rencana pemulihan ekonomi yang disebut “PS2R” (Plan de Sauvegarde, de Refondation et de Reconstruction), yang bertujuan untuk mereformasi dan membangun kembali tatanan ekonomi yang rusak. Rencana ini mencakup berbagai langkah, termasuk pengurangan biaya administrasi dan penyederhanaan birokrasi.
Pemerintah Prancis juga telah menyiapkan paket bantuan keuangan berupa jalur kredit hingga €1 miliar yang akan disalurkan melalui Badan Pembangunan Prancis (Agence Française de Développement/AFD). Namun, beberapa kelompok politik di Kaledonia Baru mengusulkan pendekatan yang berbeda, yakni meminta hibah dari Prancis alih-alih pinjaman. Anggota parlemen Kaledonia Baru, yang tidak ingin wilayah ini terjerat utang yang lebih besar, menyatakan, “Kami lebih memilih hibah daripada pinjaman, karena kami khawatir pinjaman akan memperburuk utang Kaledonia Baru dan menghambat pemulihan ekonomi kami,” kata seorang politisi lokal.
Kekhawatiran Terkait Kejatuhan Pemerintahan Barnier
Keputusan mosi tidak percaya yang menjatuhkan Barnier dan pemerintahannya menyebabkan kekhawatiran baru di kalangan pemimpin politik dan bisnis Kaledonia Baru. Mereka menilai bahwa ketidakstabilan politik di Paris dapat memperlambat proses pemulihan dan memperburuk kondisi sosial ekonomi yang sudah terpuruk.
Nicolas Matador, anggota parlemen Kaledonia Baru di Majelis Nasional Prancis, memperingatkan bahwa tanpa adanya pendanaan darurat yang disetujui, Kaledonia Baru bisa menghadapi kesulitan besar dalam membayar gaji pegawai negeri, termasuk dokter dan tenaga medis, serta memenuhi kebutuhan dasar lainnya.
“Tanpa bantuan ini, Kaledonia Baru akan kesulitan membayar gaji pegawai negeri dan tunjangan pengangguran. Ini bisa mengarah pada krisis sosial yang lebih besar,” kata Matador pada konferensi pers di Paris.
RUU anggaran untuk 2024, yang bernilai sekitar 237,6 juta dolar AS, diharapkan dapat disetujui sebelum pemilu lanjutan dan masa reses Majelis Nasional. Namun, dengan jatuhnya pemerintahan Barnier, proses ini kini terhambat, dan para pemimpin Kaledonia Baru merasa terjebak dalam ketidakpastian.
Risiko Krisis Sosial
Beberapa politisi di Kaledonia Baru juga memperingatkan adanya potensi kerusuhan sosial lebih lanjut akibat situasi ekonomi yang semakin sulit.
Dalam beberapa minggu terakhir, anggota parlemen dari berbagai kelompok, baik yang pro-Prancis maupun pro-kemerdekaan, mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang dampak negatif dari ketidakstabilan politik ini. Mereka menegaskan bahwa tanpa stabilitas politik, proses negosiasi mengenai status masa depan Kaledonia Baru tidak dapat dilanjutkan.
Philippe Dunoyer, seorang politisi moderat yang pro-Prancis, mengatakan bahwa meskipun rencana anggaran 2024 tidak sempurna, setidaknya hal itu memberikan kepastian.
“Dengan RUU Anggaran 2024 ini, setidaknya kami memiliki sesuatu yang bisa kami perjuangkan. Sekarang, dengan jatuhnya pemerintah, kami tidak punya apa-apa lagi,” ujar Dunoyer dalam pernyataan yang disampaikan di Paris, seperti dilansir Jubi dari RNZ.
Kejatuhan pemerintahan Michel Barnier menambah ketidakpastian yang dihadapi Kaledonia Baru, yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari dampak kerusuhan besar yang terjadi pada Mei 2024.
Pemulihan ekonomi wilayah ini bergantung pada langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintahan Prancis yang baru dan kemampuan pihak-pihak terkait untuk menjaga stabilitas politik di Paris. Tanpa adanya kepastian politik dan ekonomi, Kaledonia Baru berisiko menghadapi krisis sosial yang lebih dalam. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
